Nggak Ada Privasi, Ogah Tempati Ruang Banggar

Ahmadi Noor Supit akhirnya menduduki kursi Ketua Badan Anggaran DPR menggantikan Melchias Mekeng. Pelantikan Noor Supit dilakukan di ruang Banggar yang baru Selasa lalu.

Setelah resmi jadi ketua Bang­gar, Noor Supit langsung tan­cap gas. Di hari pertama men­jabat, dia mengumpulkan ang­gota Banggar untuk menggelar rapat internal.

Sekitar pukul 10.00 WIB, satu per satu anggota Banggar dari ber­bagai fraksi berdatangan. Tiga pimpinan Banggar lainnya yakni Tamsil Linrung dari Fraksi PKS, Djoko Udjianto dari Demokrat dan Olly Dondokambey dari Frak­si PDIP terlihat mengikuti rapat.

Rapat berlangsung sejam dan tertutup untuk umum. Mengintip dari celah kaca di pintu masuk, terl­ihat ada pembicaraan serius para anggota Banggar. Noorsupit duduk di bangku  nomor dua dari sebelah kanan.

“Kami membicarakan soal ba­gaimana mengembalikan citra Banggar yang saat ini menjadi so­r­otan banyak pihak. Semangat pe­rubahan itu ada, tinggal ba­gai­mana cara melakukannya. Itu yang sedang dipikirkan,” kata Noor Supit seusai rapat.

Tak seperti anggota Banggar lain­nya, Noor Supit ogah buru-buru meninggalkan ruang Bang­gar di lantai dua gedung Nu­san­tara II. Bekas wakil ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini masuk ke ruangan di sebelah kiri ruang Banggar

Daun pintu yang terlihat masih baru itu pun. Noor Supit masuk ke dalam didamping pejabat sekretariat Banggar. Ruangan ini adalah ruang kerja pimpinan Banggar.

Bentuknya memanjang dengan ukuran 3x4 meter. Ada empat meja kerja yang ditempatkan berhadap-hadapan. Inilah meja kerja untuk ketua dan tiga wakil ketua Banggar. Meja untuk Noor Supit terletak di sebelah kanan.

Meja kerja untuk Noor Supit ter­lihat masih “bersih”. Tak ter­lihat ada tumpukan berkas mau­pun peralatan kerja di atasnya. Be­gitu juga tiga meja kerja pim­pinan lainnya.

“Saya memang belum pindah ruangan. Barang-barang pribadi mi­lik saya masih berada di ruang kerja saya di lantai 12 gedung Nu­santara I DPR,” kata Noor Supit.

Tak ada sekat yang me­mi­sah­kan meja kerja pimpinan. Hanya ada pembatas setinggi 1,5 meter. Pembatas ini kerap kita temui di per­kantoran. Karena pem­ba­tas­nya tidak tinggi, dari meja yang satu bisa melihat ke tiga meja lainnya.

Corak dinding dan lantai rua­ngan pimpinan ini sama seperti yang ada di ruang rapat Banggar. Bedanya, kursi di ruangan pim­pinan Banggar tak berwarna hi­tam. Bentuknya juga tak me­man­jang ke atas. Di sini kursinya se­perti sofa. Layaknya kursi di ruang tamu. Warna cokelat.

Tak banyak kata yang dike­luar­kan Noor Supit saat melihat meja kerjanya. Dia lebih banyak men­de­ngarkan penjelasan seorang staf sekretariat Banggar.

“Sepertinya ke depan, saya memilih untuk bekerja di ruangan pribadi di Nusantara I DPR ke­tim­bang di ruang pimpinan Bang­gar,” ungkapnya.

Kenapa? Noor Supit tak me­rasa memiliki privasi di ruang ker­janya sekarang. Walaupun meja kerja pimpinan terpisah, na­mun kata dia, posisinya terbuka dan bisa saling lihat.

“Masak kaya ruangan pegawai biasa, tidak ada privasi sama se­kali. Mendingan di ruangan kerja saya, ada ruangan khusus yang bisa saya manfaatkan untuk hal-hal privat,” katanya sambil me­langkah ke arah gedung Nu­san­tara I DPR.

Anggota Komisi XI DPR ini he­ran dengan renovasi ruang Bang­gar yang menelan dana sam­pai puluhan miliar. Ke­nya­taan­nya, ruang pimpinan Banggar jauh dari mewah.

“Ukuran ruanganya saja masih jauh lebih kecil dibanding dengan ruangan kepala bagian di lin­g­ku­ngan pemerintahan. Sudah kecil, harus dibagi dengan pimpinan lainnya. Jadi di mana letak me­wahnya,” tegasnya.

Karena itu, Noor Supit me­mi­lih lebih banyak beraktivitas di rua­ngan kerjanya di gedung Nu­santara I. Ia hanya akan sesekali saja singgah ke ruangan pimpinan Banggar.

“Biar jarang masuk ke ruangan kerja pimpinan, bukan berarti saya jarang ke Banggar. Justru ke depan, akan lebih banyak rapat internal bila sedang tidak ada jadwal raker dengan para mitra kerja,” tegasnya.

Noor Supit tampaknya tak mau me­nyia-siakan waktu. Setelah meng­gelar rapat internal dan me­lihat ruang kerjanya, dia langsung menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Rapat ini membahas laporan Panja Aset Negara.

“Saya yang langsung me­mim­pin rapatnya. Jadi tidak ada waktu untuk beradaptasi, karena tugas begitu menumpuk. Makanya saya langsung pimpin rapatnya,” ujarnya.

“Jadi Ketua Banggar, Saya Turun Jabatan”

Menjadi ketua Badan Ang­garan DPR, Ahmadi Noor Supit merasa “turun jabatan”. Sebab dia harus melepaskan jabatan wakil ketua Fraksi Partai Gol­kar DPR.

“Saya sudah mundur dari posisi Wakil Ketua Fraksi Gol­kar. Sebenarnya, jabatan di Bang­gar ini lebih rendah di­banding posisi saya di Fraksi. Tapi karena ini perintah partai, saya harus siap jalankan,” kata Noor Supit.

Menurut Noor Supit, sebagai wakil ketua fraksi bidang eko­nomi dan keuangan, dirinya mem­bahas banyak persoalan. Salah satunya masalah angga­ran. Kini dia hanya fokus di per­soalan anggaran semata.

Ia juga menganggap secara struktur jabatan di fraksi lebih tinggi ketimbang di Banggar yang merupakan alat ke­leng­kapan dewan.

 â€œBanggar itu salah satu bi­dang kerja yang saya tangani di fraksi, disamping tugas lainnya. Tapi kini saya hanya fokus pada satu bidang saja, jadi lebih ren­dah kan. Apalagi, fraksi juga am­bil peran dalam pergantian alat kelengkapan,” terangnya sambil tersenyum.

Walaupun mundur dari wakil ketua fraksi, Noor Supit masih memegang jabatan di DPP Par­tai Golkar. Ia masih duduk se­bagai ketua Badan Pemen­an­gan Pemilu (Bappilu) Partai Gol­kar. Jabatan ini, menurut dia, sangat strategis bagi partai.

“Kalau di Bappilu, saya tidak mun­dur. Karena partai juga ti­dak akan mengizinkan kalau saya melakukan itu,” ungkapnya.

Apa lesibukan sebagai ketua Bappilu tak akan mengganggu tugasnya sebagai ketua Bang­gar? Menurut dia, kedua posisi yang sangat strategis ini bakal banyak menyedot waktunya.

Namun dia sudah bertekad un­tuk bisa menjalankan kedua tu­gas dengan baik. Apalagi, par­tainya sudah memilihkan duduk di Banggar.

“Partai juga menuntut saya un­tuk bisa optimal dalam be­ker­ja. Ini yang saya bilang, se­di­kit banyak akan mem­pe­nga­ruhi, khususnya masalah waktu,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Untuk bisa menjalankan ke­dua tugas ini, Noor Supit akan menerapkan skala prioritas. Na­mun saat ini dia ingin lebih fo­kus untuk membenahi Banggar.

“Enaknya partai itu, kita kan ker­ja tim. Sebab ini organisasi, ten­tu banyak dipenuhi oleh pe­ngurus lain. Jadi kalau dulu saya lebih sering ke dapil, besok mung­kin sedikit berkurang dan hanya memantau dan menerima laporan saja,” terangnya sambil tertawa pelan.

Stop Rapat Di Hotel Biar Nggak Dicurigai Publik

Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ter­jerat kasus permainan anggaran. Ada yang sudah diseret ke pe­ngadilan. Citra Badan ini pun ke­lam. Sebagai ketua Banggar yang baru, Ahmadi Noor Supit ingin mengubah citra ini. Cara­nya dengan menggubah me­ka­nis­me pembahasan anggaran.

Menurut dia, dulu banyak yang menganggap Banggar ter­tutup dan penuh intrik. Di era­nya akan diubah menjadi trans­paran. Pembahasan anggaran bisa diketahui semua orang.

“Kita sudah memiliki visi misi yang sama, yakni adanya perubahan. Hal pertama kita akan buat rapat lebih transparan dan berjalan lebih awal. Tidak ada lagi rapat-rapat tertutup,” tandas Noor Supit.

Karena transparan, dia ber­ha­rap semua orang bisa terus mem­pelototi setiap rapat kerja dan pengambilan keputusan di Banggar. Sehingga, bisa mene­pis permainan anggaran yang selama ini kerap dituduhkan ke­pada para anggota Banggar.

Bila perlu, lanjut Noor Supit, Banggar akan menghindari ra­pat-rapat di luar DPR, seperti di hotel. Selain untuk menghindari kecurigaan publik, juga bisa me­nghemat keuangan negara.

“Kita punya ruangan bagus di sini, buat apalagi rapat di luar. Dikhawatirkan, kita yang benar-benar ingin rapat di luar, ditu­duh ada main proyek dan se­ba­gai­nya. Daripada itu terjadi, men­dingan dihilangkan saja,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Gol­kar, dengan mekanisme ra­pat di Banggar yang transparan tentu bisa dipantau banyak pihak. Ter­masuk oleh Komisi Pemb­e­ran­tasan Korupsi (KPK). Silakan KPK mengirim tim untuk me­ngawasi rapat di Banggar.

“Tapi kalau maksud dari ke­terlibatan KPK itu artinya dia du­duk bersama kami di dalam satu forum rapat, itu yang tidak bisa. Dalam undang-undang, ti­dak ada aturan bahwa KPK ber­hak ikut serta rapat satu meja de­ngan Banggar,” terangnya.

Ia yakin mekanisme rapat yang lebih transparan bisa me­ngangkat kembali citra Bang­gar. “Saya bukan Superman atau pun pesulap yang tinggal bim salabim bisa berubah. Yang penting, pandangan kita sesama anggota Banggar sama dan ada kemauan untuk berubah. Itu su­dah cukup,” tegasnya.

Saat melantik Noor Supit, Wakil Ketua DPR Anis Matta juga berpesan agar Banggar be­ru­bah. Sehingga ke depan tidak ada lagi anggotanya yang terje­rat permainan anggaran dan tak lagi digeledah KPK.

“Kita perlu menghasilkan ke­putusan yang memberi berkah bagi negara kita juga berharap tempat ini suatu waktu tidak di­geledah,” kata Anis Matta. [Harian Rakyat Merdeka]