Berita

ilustrasi

Waspadai Kunjungan Hillary Clinton di Tengah Renegosiasi dengan Freeport

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 06:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hillary Clinton, ke Indonesia, bersamaan dengan proses renegosiasi kontrak antara pemerintah RI dengan PT. Freeport perlu diwaspadai.

Kunjungan mantan first lady AS itu patut dicurigai sebagai bagian untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia, khususnya perusahaan tambang PT. Freeport agar bisa terus mengeruk emas, perak, tembaga dan uranium dari Papua sesuai kontrak yang menguntungkan mereka selama ini sejak tahun 1967 silam.

Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, mengingatkan bahwa kunjungan serupa ke Jakarta juga pernah dilakukan Condoleezza Rice, menteri luar negeri di era Georg W. Bush di tengah pembicaraan mengenai saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu. Menyusul kunjungan Rice itu pemerintahan SBY menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil yang merupakan salah satu perusahaan minyak raksasa milik AS.

"Bertepatan dengan kedatangan Menlu AS di Jakarta, 3 September 2012, Repdem akan mendatangi kedutaan AS, menyampaikan sikap tegas kami menolak keberadaan PT. Freeport di Papua, Indonesia. Serta menolak segala bentuk intervensi dan penjajahan AS di Indonesia," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat pagi (31/8).

"Kesepakatan sekecil apapun renegosiasi antara pemerintah SBY dengan Freeport wajib disampaikan ke publik dan harus mendapatkan persetujuan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Papua," sambung Masinton.

Berdasarkan perhitungan mantan MenkoPerekonomian Kwik Kian Giehingga tahun 2011 Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Untuk emas saja, dengan harga Rp 500 ribu per gram keuntungan per tahun yang diperoleh Freeport adalah 724.700.000 gram x Rp 500 ribu atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 tahun adalah Rp 8.426,7442 triliun. Bila dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun. Sementara Indonesia hanya dapat royalti 1 persen dari angka itu, yakni Rp 80 triliun setahun. [guh]


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya