Berita

ilustrasi

Waspadai Kunjungan Hillary Clinton di Tengah Renegosiasi dengan Freeport

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 06:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hillary Clinton, ke Indonesia, bersamaan dengan proses renegosiasi kontrak antara pemerintah RI dengan PT. Freeport perlu diwaspadai.

Kunjungan mantan first lady AS itu patut dicurigai sebagai bagian untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia, khususnya perusahaan tambang PT. Freeport agar bisa terus mengeruk emas, perak, tembaga dan uranium dari Papua sesuai kontrak yang menguntungkan mereka selama ini sejak tahun 1967 silam.

Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, mengingatkan bahwa kunjungan serupa ke Jakarta juga pernah dilakukan Condoleezza Rice, menteri luar negeri di era Georg W. Bush di tengah pembicaraan mengenai saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu. Menyusul kunjungan Rice itu pemerintahan SBY menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil yang merupakan salah satu perusahaan minyak raksasa milik AS.

"Bertepatan dengan kedatangan Menlu AS di Jakarta, 3 September 2012, Repdem akan mendatangi kedutaan AS, menyampaikan sikap tegas kami menolak keberadaan PT. Freeport di Papua, Indonesia. Serta menolak segala bentuk intervensi dan penjajahan AS di Indonesia," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat pagi (31/8).

"Kesepakatan sekecil apapun renegosiasi antara pemerintah SBY dengan Freeport wajib disampaikan ke publik dan harus mendapatkan persetujuan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Papua," sambung Masinton.

Berdasarkan perhitungan mantan MenkoPerekonomian Kwik Kian Giehingga tahun 2011 Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Untuk emas saja, dengan harga Rp 500 ribu per gram keuntungan per tahun yang diperoleh Freeport adalah 724.700.000 gram x Rp 500 ribu atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 tahun adalah Rp 8.426,7442 triliun. Bila dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun. Sementara Indonesia hanya dapat royalti 1 persen dari angka itu, yakni Rp 80 triliun setahun. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya