Berita

ilustrasi/ist

BENTROKAN SAMPANG

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah: Ulama Belum Maksimal Antisipasi Aksi Kekerasan

SENIN, 27 AGUSTUS 2012 | 18:29 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Konflik horizontal antara penganut mazhab Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Dusun Nangkernang, Sampang, Madura harus dihentikan. Selain pemerintah dan aparat keamanan, elemen paling panting yang diharapkan dapat berperan  adalah para ulama dan tokoh agama.

Pasalnya, sampai saat ini pemerintah, aparat keamanan, para ulama dan tokoh agama belum berbuat secara maksimal dalam mengantisipasi konflik yang menelan korban jiwa dan luka-luka tersebut.

"Pemerintah kelihatannya belum berhasil memfungsikan intelejen negara dengan baik. Sementara, aparat kepolisian masih kecolongan dan cenderung statis dan tidak bisa mencegah jatuhnya korban. Padahal, konflik seperti ini sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya," demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, saat dihubungi wartawan sesaat lalu.

Selain itu, Saleh melihat bahwa peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pencerahan kepada umatnya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, persoalan perbedaan penafsiran dan pemahaman agama hanya bisa dijelaskan dengan baik oleh para ulama dan tokoh agama. Pendapat ulama dan tokoh agama selama ini selalu dijadikan masyarakat sebagai rujukan dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

"Pertanyaannya adalah darimana masyarakat awam tahu bahwa Syi'ah itu sesat? Jawaban sederhananya ya dari para ustadz dan guru-guru agamanya. Saya kok rasanya tidak percaya kalau para pelaku kerusuhan itu memahami secara detail pemikiran dan mazhab Syi'ah," ujarnya lagi.

Dalam kaitan ini, lanjut Saleh, peran para ustadz dan guru-guru agama menjadi sangat penting. Mereka tentu dapat mencegah agar tidak terjadi konflik. Pesan-pesan dakwah yang humanis dan damai tentu dapat disampaikan kepada para murid dan pengikutnya.

"Di tengah-tengah sorotan dunia terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus Sampang ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Persoalan benar tidaknya paham dan keyakinan penganut Syi'ah adalah urusan lain. Persoalan utamanya adalah jangan sampai ada umat beragama yang melakukan tindak kekerasan dan kriminalitas atas nama agama. Ini tidak saja berlaku antar umat beragama, tetapi juga di tingkat internal umat beragama."

Selain dituntut bertindak tegas terhadap para pelaku tindak kekerasan, pemerintah dan aparat keamanan diminta untuk melibatkan para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasus ini. Keterlibatan para ulama dan tokoh agama ini diharapkan dapat menjadi anging sejuk dalam menyelesaikan masalah ini.

"Tentu tidak elok bila ada tokoh agama yang mengecam dan mengutuk kekerasan sementara umatnya tidak ditertibkan terlebih dahulu. Penganut Syi'ah adalah juga warga negara yang wajib dilindungi keamanan dan hak hidupnya. Dan itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa," demikian Saleh. [guh]


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya