Berita

Laporan Kasus 'Korupsi Solo' ke KPK Tak Pernah Dicabut!

RABU, 22 AGUSTUS 2012 | 09:17 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Budi Kuswanto meluruskan informasi yang berkembang yang mengatakan bahwa laporan yang pernah disampaikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi di Solo pernah dicabut.

"Laporan yang kami sampaikan itu adalah informasi mengenai kasus-kasus yang patut diduga berbau korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Solo. Jadi ngapain dicabut?" katanya kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan Rabu pagi (22/8).

Budi Kuswanto adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang. Beberapa waktu belakangan ini laporan LBH Mega Bintang ke KPK itu kembali jadi buah bibir di berbagai media massa khususnya yang berbasis internet. Disebutkan bahwa kasus-kasus itu menyerempet sang walikota, Joko Widodo. Hal ini membuat suhu politik di Jakarta semakin panas menjelang putaran kedua pemilihan gubernur yang akan digelar 20 September mendatang. Karena itulah Rakyat Merdeka Online merasa perlu menelusuri lebih lanjut informasi tersebut agar jelas dan terang benderang adanya.

Juga disebutkan bahwa laporan itu dicabut setelah Jokowi meminta bantuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dekat dengan pendiri Mega Bintang, Mudrick Sangidu.

"Laporan yang kami sampaikan agar Pemkot Solo (yang dipimpin Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo) seperti slogan mereka saat kampanye, bersih dan bebas dari korupsi," kata Budi lagi.

Budi juga mengatakan dirinya agak lupa kapan persisnya laporan itu disampaikan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Mungkin tahun 2009, mungkin tahun 2010. Tetapi yang jelas dirinya masih menyimpan tanda terima laporan tersebut. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya