Benny Susetyo: Kami Telah Berikan Bantuan Untuk Tragedi Rohingya...

Pemerintah diharapkan lebih aktif berperan untuk perdamaian dunia seperti zaman Soekarno, sehingga Indonesia dihargai dan dihormati di kancah internasional.

“Pemerintah sekarang ini ku­­rang aktif. Seharusnya kalau ada tragedi kemanusian di dunia ini, pemerintah cepat bertindak. Misalnya kasus terbaru  tragedi Ro­­hingya, Indonesia seharusnya ber­peran untuk menyelesai­kan­nya dengan cepat,’’ ujar Sekre­taris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Benny Su­setyo, kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.       

Benny mengapresiasi lang­kah bekas Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menggalang aksi so­­li­da­ri­tas untuk membantu pengungsi et­nis Rohingya, Myan­­mar. Tu­juan­nya, mengu­payakan reha­bi­li­tasi dan relokasi pengungsi.

“Pak JK sudah melakukan hal yang benar dalam meningkatkan solidaritas umat beragama dalam perdamaian dunia,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu penyelesaian tragedi Ro­hingya?

Kita harus kembali kepada ama­nat konstitusi yang menga­ta­kan bahwa Indonesia ikut men­ciptakan perdamaian dunia, maka ha­rus aktif menjalan­kan­nya, ter­masuk  mendamaikan tra­gedi Ro­hingya.

Caranya bagaimana?

Indonesia harus menunjuk orang yang memiliki kemam­pu­an diplomasi di tingkat ASEAN maupun tingkat Internasional.

Bukankah sudah ada Ke­men­lu? 

Kemenlu saja tidak cukup, kita bu­tuhkan diplomat-diplomat se­perti zaman Adam Malik dan Agus Salim. Mereka adalah to­koh yang memiliki kemampuan di­plomasi yang luar biasa di dalam perdamaian.

Apa untungnya buat Indo­nesia?

Tentu ada untungnya. De­ngan melakukan itu, tentu In­donesia akan dihargai sebagai negara be­sar yang menjalankan misi per­damaian, kita harus memb­a­ngun kembali harga diri bang­sa yang dulu sebagai sum­ber ke­­kuatan ASEAN da­lam men­­cip­­takan per­damaian di ka­­­wa­san Asia.

Artinya kalau ada konflik,  di­plomasi selalu kita kedepankan, saat ini Menlu perlu dibantu un­tuk membangun citra bangsa dan negara di mata dunia.

Perlu lembaga atau staf ahli lagi?

Tidak perlu, Presiden hanya perlu memberikan panduan bagi Kemenlu untuk menjalankan fungsi diplomasi.

Perlu lembaga atau staf ahli lagi?

Tidak perlu, Presiden hanya perlu memberikan panduan bagi Kemenlu untuk menjalankan fungsi diplomasi.

Bagaimana  Anda melihat masalah pengungsi Rohingya?

Masalah Rohingya adalah ma­salah kemanusiaan, maka kita sebagai negara-negara ASEAN harus menunjukkan solidaritas yang kuat. Itu artinya masyarakat harus memiliki keperdulian untuk memberikan bantuan.

Bukankah ada saat ini sudah ada kesepakatan antara peme­rin­tah Myanmar dan OKI?

Benar. Berdasarkan hasil per­temuan Organisasi Kerja sama Negara-negara Islam (OKI) de­ngan pemerintah Myanmar yang dipelopori Ketua Palang Merah Indoensia (PMI), Jusuf Kalla. Se­karang ini sudah ada kesepakatan untuk melakukan solidaritas kemanusiaan itu.

Apa itu cukup?

Tidak cukup. Pengungsi dalam kasus Rohingya ini kita harus me­la­kukan kerja sama dengan PBB dan UNDP untuk memberikan tem­­pat yang layak. Paling tidak de­ngan langkah yang ditempuh JK dan OKI kita berharap para pengungsi bisa kembali ke tempat mereka semula, kan sudah ada usaha titik temu.

Tetap diharapkan koordinasi dengan PBB dan UNDP sampai ne­gara yang bersangkutan me­ne­ri­­ma atau ada negara lainnya yang menerima pengungsi ini.

Selain itu, bantuan kemanu­sia­an dari ASEAN sangat dibutuh­kan. ASEAN harus berperan mem­­berikan perlindungan untuk menyelesaikan konflik dan ke­pastian hukum. Artinya martabat manusia harus diselamatkan dan pengungsi ini harus mendapatkan penghidupan yang layak.

Kenapa tidak tinggal di In­donesia saja?

Ini kan hanya untuk sementara. Tidak bisa menetap juga, harus ada konstitusi yang mengatur itu, kecuali mereka mau jadi warga negara Indonesia.

Apa yang KWI minta untuk penyelesaian tragedi Rohingya?

Kami sih berharap pemerintah Myanmar segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi.  Pro­gram tanggap darurat tidak boleh lebih dari enam bulan.

Kami  telah memberikan ban­tu­an untuk tragedi kemanusiaan ini. Kami bergerak untuk mela­ku­­kan kegiatan kemanusiaan. Bah­kan di Timur Tengah, KWI mela­ku­kan kegiatan kemanusiaan di sana.

Apakah perhatian Indonesia be­lum cukup mengenai kasus ini?

Belum. Selama ini kan yang jalan adalah JK dan solidaritas ma­syarakat. Kita berharap, ke de­pan pemerintah Indonesia seba­gai negara ASEAN bisa ikut lebih berperan mencari solusi masalah kemanusiaan.

Bila terjadi konflik SARA, bagaimana KWI dan tokoh aga­ma lainnya menyelesaikan?

Melihat masyarakat kita kasus SARA seringkali ada faktor ke­pen­tingan tertentu atau dalam arti seringkali masyarakat ditung­gangi politik tertentu. Tapi hal itu kini tidak lagi laku di negara kita.

Selain itu, para tokoh agama selalu melakukan pertemuan un­tuk mencari solusi atas konflik yang terjadi. Kita berharap peme­rintahan Myanmar bisa meniru apa yang dilakukan di sini.  [Harian Rakyat Merdeka]