Mabes TNI Perlu Lindungi KPK Agar Polri Tidak Congkak

Alasan Polri terus menyidik dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri terkesan mengada-ada. Alasan bahwa tidak ada peraturan hukum untuk menghentikan penyidikan yang mereka lakukan bertentangan dan melanggar Undang-undang KPK.

Hal itu disampaikan pemerhati Sosial, Hukum dan Politik dari The Indonesia Reform, Imam Jakfar dalam keterangan persnya (Sabtu, 4/8). Menurutnya, potensi konflik dan dilema yang dihadapi KPK dalam pengungkapan kasus yang menyangkut institusi Polri dan melibatkan jenderal Polri aktif itu sangatlah besar.

"Bilamana dalam kasus ini institusi Polri melecehkan kewenangan KPK dan bermanuver untuk melakukan penyelidikan sendiri, maka institusi Polri akan menjadi lembaga yang tidak pernah tersentuh, dan kebobrokan akan menggelayuti lembaga tersebut," katanya.

Hal yang mungkin terjadi, menurutnya, para penggiat anti korupsi akan meminta Mabes TNI untuk memberikan perlindungan terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi ini.

"Dalam situasi anomali seperti ini, kenapa tidak Mabes TNI memberikan perlindungan kepada KPK, sebagai pengimbang agar institusi Polri tidak bersikap bertambah congkak dan makin ngawur," tandasnya.[dem]