Berita

kpi/ist

KPI Banten Pertanyakan Kemenangan BSTV

KAMIS, 02 AGUSTUS 2012 | 15:44 WIB | LAPORAN:

Kemanangan stasiun televisi BSTV dalam tender televisi digital untuk kemudian diberikan hak siar diprotes Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Banten. Pasalnya, meski BSTV sempat melakukan uji siaran dan mendapat izin prinsip penyiaran tetap sejak April 2012, tetapi KPID Banten tidak dapat memastikan apakah BSTV sudah bersiaran atau belum.

Demikian disampaikan Ketua KPID Banten Muhibudin dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (2/8).

"Kami memprotes, sebab frekuensi yang digunakan oleh BSTV kanal 24 di Malingping, Banten. Jaraknya sekitar 4-5 jam dari Serang, KPID Banten," ujarnya.


Ditegaskannya bahwa sepengetahuan dirinya, BSTV pernah mengajukan hak siar kepada KPI Daerah pada tahun 2008. BSTV pun tak lama mendapatkan persetujuan siaran setelah KPI Pusat, KPI daerah, Kominfo dan Pemerintah Daerah dalam rapatnya memutuskan untuk memberikan hak siar kepada BSTV.

Kemudian pada tahun 2010-2011, ia menambahkan, BSTV mendapat IPP dan sejak saat itu BSTV sudah bisa bersiaran.

Hanya saja, menurut Muhibudin, KPID Banten tidak bisa memastikan apakah BSTV itu sudah melakukan siaran atau belum.

Karenanya KPID Banten melihat adanya kejanggalan ketika BSTV yang memiliki frekuensi siaran di Banten itu menang dalam tender televisi digital. "Lebih ideal apabila KPI pusat dan daerah ikut dilibatkan," ujarnya. [arp]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya