PPP Desak Dinas Pendidikan Jakarta Beri Hukuman pada SMA Seruni Don Bosco

. Pelaku tindak kekerasan saat Masa Orientasi Siswa (MOS) di Sekolah SMA Seruni Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan harus diproses secara hukum. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberi efek jera kepada siapa saja yang melakukan aksi kekerasan termasuk bila ada upaya pembiaran.

"Kami mengapresiasi langkah siswa dan orang tua siswa yang melaporkan aksi kekerasan baik fisik maupun psikis ke aparat penegak hukum. Langkah ini harus ditiru oleh siapa saja yanng mengalami tindak kekerasan," kata anggota Komisi X dari Fraksi partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati, dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 30/7).

Kepada aparat penegak hukum, Reni meminta agar mengusut secara tuntas dan transparan atas dugaan kekerasan termasuk dugaan pembiaraan atas aksi kekerasan yang dialami siswa tersebut. Reni pun menyayangkan aksi kekerasan terhadap siswa itu justru terjadi di Ibukota Jakarta. Karena itu, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta harus lebih ditingkatkan dalam melakukan kontrol dan pembinaan.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan punishment kepada pihak sekolah yang masih ditemukan aksi kekerasan, tak terkecuali di SMA Seruni Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan," tegas Reni.

Reni pun mengingatkan bahwa MOS seharusnya dilakukan  tanpa melalui pendekatan kekerasan atau tekanan fisik (bullying) maupun psikis oleh pihak sekolah maupun senior kepada siswa baru. MOS justru harus menjadi ajang peletakan pondasi dasar bagi siswa untuk menapaki jenjang pendidikan berikutnya.

"Penguatan karakter serta mendorong sikap mandiri dan bertanggungjawab siswa tidak bisa dengan pendekatan kekerasan," demikian Reni. [ysa]