Berita

emir moeis/ist

EMIR MOEIS TERSANGKA

KPK Tidak Akan Mempan Sindiran SBY

KAMIS, 26 JULI 2012 | 10:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Apakah ada korelasi penetapan kader penting PDI Perjuangan, Emir Moeis, dengan sindiran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono?

Saat membuka Forum Silaturahmi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Rabu 13 Juni lalu, SBY menegaskan bahwa bukan cuma partainya yang layak jadi bulan-bulanan media massa dalam pemberitaan korupsi. Dalam data yang dimilikinya, masih banyak kader partai lain yang terlibat korupsi, bahkan lebih parah dari Demokrat.

Sementara kalangan memandang, kasus Emir Moeis jadi indikasi bahwa sindiran SBY itu mengena pada KPK. Emir dicap kader "sakti" asal partai yang berseberangan dengan pemerintah itu, karena meski sering disebut dalam banyak kasus, dia selalu lolos dari status tersangka. Kali ini Ketua Komisi XI DPR itu dihantam kasus proyek PLTU tahun anggaran 2004.


Namun, pengamat politik senior Arbi Sanit memandang terlalu jauh untuk menyimpulkan hal tersebut.  Gaya KPK dalam penanganan kasus korupsi membuatnya percaya tidak ada kaitan antara pernyataan SBY yang menjabat Presiden dengan penetapan tersangka untuk kader partai lain.

"Melihat gaya KPK, saya yakin sindiran seperti itu engga akan kena. Artinya, sindiran apapun dari SBY tidak akan jadi pertimbangan penting," kata pengajar ilmu politik itu kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa waktu lalu.

Penetapan tersangka pada Emir Moeis, lanjut Arbi yakin, semata karena KPK baru punya faktanya sekarang. Gaya KPK adalah menetapkan orang sebagai tersangka berbekal data yang kuat.

"Pertimbangan KPK pasti pada fakta hukum, bukan pengaruh politik. PDIP tidak bisa berkutik dan menganggap kasus ini sarat politik. Kalau KPK punya bukti, PDIP tak akan bisa berkutik," ujarnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya