Berita

ilustrasi/ist

PKB: Target Swasembada Kedelai Terasa Jauh dari Impian

RABU, 25 JULI 2012 | 18:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Mogok produksi dan ancaman demontrasi besar-besaran dari para perajin tempe dan tahu mestinya disikapi bijak.

"Penghentian produksi massal akan memicu kelangkaan tempe dan tahu di pasaran sebagai makanan kegemaran masyarakat umum," kata Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, dalam rilis yang diterima, Rabu (25/7).

Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tempe diakibatkan situasi di negara importir yang dilanda kekeringan. Namun, persoalan tersebut memang di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Dia menyebutkan, ada hikmah yang menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia, bahwa target swasembada kedelai pada 2014 mendatang akan jauh dari impian. Buktinya, kedelai dalam negeri hanya mampu memasok 800 ribu ton per tahun, sementara tingkat kebutuhan konsumsi kedelai nasional mencapai 3 juta ton per tahun.


"Masih tingginya impor kedelai yang mencapai 60 persen mewajibkan ada perhatian khusus di sektor pertanian kedelai agar ke depan kita tidak bergantung lagi dengan impor, atau setidaknya mengurangi angka impor," jelas Ketua Fraksi PKB itu.

Cara yang bisa ditempuh adalah pengembangan petani kedelai lokal yang kualitasnya setara dengan kedelai impor. Hal ini tentu tidak terlalu menjadi persoalan mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan setara dengan lahan importir kedelai. Pengembangan ini dibarengi teknologi pertanian yang canggih, modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Marwan menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang usulan penghapusan bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen. Jika penghapusan itu benar-benar demi kepentingan rakyat dan keberlangsungan stabilitas nasional, maka tidak ada salahnya dihapus menjadi 0 persen.

"Meroketnya harga kedelai dan kelangkaan tempe bisa memicu pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sesaat. Pemerintah harus berani menindak para spekulan nakal dan pengusaha yang memonopoli pasar kedelai," serunya.
 
Marwan mengingatkan bahwa saat ini pemerintah juga perlu memantau dan mengendalikan kenaikan harga-harga sembako yang kian membumbung hingga menjelang Lebaran. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya