Berita

ilustrasi/ist

PKB: Target Swasembada Kedelai Terasa Jauh dari Impian

RABU, 25 JULI 2012 | 18:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Mogok produksi dan ancaman demontrasi besar-besaran dari para perajin tempe dan tahu mestinya disikapi bijak.

"Penghentian produksi massal akan memicu kelangkaan tempe dan tahu di pasaran sebagai makanan kegemaran masyarakat umum," kata Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, dalam rilis yang diterima, Rabu (25/7).

Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tempe diakibatkan situasi di negara importir yang dilanda kekeringan. Namun, persoalan tersebut memang di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Dia menyebutkan, ada hikmah yang menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia, bahwa target swasembada kedelai pada 2014 mendatang akan jauh dari impian. Buktinya, kedelai dalam negeri hanya mampu memasok 800 ribu ton per tahun, sementara tingkat kebutuhan konsumsi kedelai nasional mencapai 3 juta ton per tahun.


"Masih tingginya impor kedelai yang mencapai 60 persen mewajibkan ada perhatian khusus di sektor pertanian kedelai agar ke depan kita tidak bergantung lagi dengan impor, atau setidaknya mengurangi angka impor," jelas Ketua Fraksi PKB itu.

Cara yang bisa ditempuh adalah pengembangan petani kedelai lokal yang kualitasnya setara dengan kedelai impor. Hal ini tentu tidak terlalu menjadi persoalan mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan setara dengan lahan importir kedelai. Pengembangan ini dibarengi teknologi pertanian yang canggih, modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Marwan menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang usulan penghapusan bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen. Jika penghapusan itu benar-benar demi kepentingan rakyat dan keberlangsungan stabilitas nasional, maka tidak ada salahnya dihapus menjadi 0 persen.

"Meroketnya harga kedelai dan kelangkaan tempe bisa memicu pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sesaat. Pemerintah harus berani menindak para spekulan nakal dan pengusaha yang memonopoli pasar kedelai," serunya.
 
Marwan mengingatkan bahwa saat ini pemerintah juga perlu memantau dan mengendalikan kenaikan harga-harga sembako yang kian membumbung hingga menjelang Lebaran. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya