Berita

ilustrasi/ist

PKB: Target Swasembada Kedelai Terasa Jauh dari Impian

RABU, 25 JULI 2012 | 18:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Mogok produksi dan ancaman demontrasi besar-besaran dari para perajin tempe dan tahu mestinya disikapi bijak.

"Penghentian produksi massal akan memicu kelangkaan tempe dan tahu di pasaran sebagai makanan kegemaran masyarakat umum," kata Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, dalam rilis yang diterima, Rabu (25/7).

Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tempe diakibatkan situasi di negara importir yang dilanda kekeringan. Namun, persoalan tersebut memang di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Dia menyebutkan, ada hikmah yang menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia, bahwa target swasembada kedelai pada 2014 mendatang akan jauh dari impian. Buktinya, kedelai dalam negeri hanya mampu memasok 800 ribu ton per tahun, sementara tingkat kebutuhan konsumsi kedelai nasional mencapai 3 juta ton per tahun.


"Masih tingginya impor kedelai yang mencapai 60 persen mewajibkan ada perhatian khusus di sektor pertanian kedelai agar ke depan kita tidak bergantung lagi dengan impor, atau setidaknya mengurangi angka impor," jelas Ketua Fraksi PKB itu.

Cara yang bisa ditempuh adalah pengembangan petani kedelai lokal yang kualitasnya setara dengan kedelai impor. Hal ini tentu tidak terlalu menjadi persoalan mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan setara dengan lahan importir kedelai. Pengembangan ini dibarengi teknologi pertanian yang canggih, modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Marwan menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang usulan penghapusan bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen. Jika penghapusan itu benar-benar demi kepentingan rakyat dan keberlangsungan stabilitas nasional, maka tidak ada salahnya dihapus menjadi 0 persen.

"Meroketnya harga kedelai dan kelangkaan tempe bisa memicu pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sesaat. Pemerintah harus berani menindak para spekulan nakal dan pengusaha yang memonopoli pasar kedelai," serunya.
 
Marwan mengingatkan bahwa saat ini pemerintah juga perlu memantau dan mengendalikan kenaikan harga-harga sembako yang kian membumbung hingga menjelang Lebaran. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya