Berita

ist

Ormas Islam: Suu Kyi Dapat Pujian di Tengah Pembantaian

RABU, 25 JULI 2012 | 11:54 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

RMOL. Peran peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, sangat dipertanyakan dalam konflik dan kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar bagian Barat.

Cita-cita demokrasi Suu Kyi, yang baru saja untuk pertama kali lolos masuk parlemen Myanmar, bakal diuji dengan cara dia menangani permasalahan konflik orang Rohingya. Konflik antara warga Rakhine dan muslim Rohingya terus memakan korban sampai saat ini salah satunya karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Zahir Khan, menyebut tragedi kemanusiaan itu sangat menyedihkan. Dia menyesalkan sikap Amerika Serikat dan sekutunya bersama PBB tidak mau tahu jika korban tragedinya adalah kelompok Muslim minoritas.


"Kita harus datang ke Kedutaan Myanmar, protes. Kita buat satu pernyataan ke PBB, kedutaan Myanmar dan pemerintah Indonesia sebagai negara Islam terbesar, ASEAN juga, bicaralah dan protes," seru dia dalam pertemuan Ormas Islam di aula kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (25/7).

Perwakilan DPP Hizbut Tahrir, Budi Dharmawan, mendukung MUI memberikan sikap dan tindakan dalam kasus tersebut. Bukan saja dari sudut pandang kemanusiaannya, tapi ada kaum Islam yang ditindas. Jika MUI diam saja dapat dianggap menciderai ukhuwah islamiah.

Dia pun mempertanyakan peran Aung San Suu Kyi. Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu memang malah bepergian ke Eropa saat kasus kemanusiaan itu mencuat. Dan hingga kini Suu Kyi belum berbicara pembelaan terhadap korban pembantaian yang sudah berlangsung kurang lebih dua bulan belakangan ini.

"Dimana Aung San Suu Kyi? Dia mendapat sanjungan di sana di tengah pembantaian ini. Kita harus bersikap jika kaum muslim minoritas hidup di mayoritas non-muslim selalu dizalimi. Ini juga menjadi bukti bahwa HAM, demokrasi bukan untuk Islam," ujarnya.

"Jika kaum Muslim ditindas, mana pendekar HAM? Mana pendekar demokrasi? Mereka diam semua. Ini juga memberikan bukti bahwa HAM hanya menjadi alat untuk menancapkan hegemoni mereka di dunia," lanjutnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya