RMOL. Perlawanan mulai terasa terhadap penggabungan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) pimpinan Kartini Sjahrir dengan Partai Kemakmuran Bangsa Nasional (PKBN) pimpinan Yenny Wahid menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
Roder Nababan, yang memimpin sebuah koalisi bernama Dewan Presidium Penyelamatan (DPP) PPIB, menuntut Kementerian Hukum dan HAM membatalkan permohonan pendaftaran pergantian nama, kepengurusan, lambang, dan tanda gambar yang diajukan Kartini Syahrir-Yenny Wahid.
Dalam penjelasan persnya, Roder menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan dan penolakan atas hasil kongres PPIB pada 12 Juli 2012 di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta, dimana Yenny Wahid ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Surat keberatan itu ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bertanggal 20 Juli 2012.
"Kami bukan tak setuju soal figur Yenny Wahid. Hanya saja kami menolak sebuah keputusan yang tak didasarkan pelaksanaan kongres melalui mekanisme yang diatur AD/ART PPIB," kata Roder lewat pesan elektronik (Selasa, 24/7).
Sesuai dengan keberatan yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, Roder menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi sebab keberatan mereka atas pengajuan ijin PKBIB.
Pertama, pelaksana pimpinan kongres di Hotel Redtop tidak sesuai AD/ART PPIB, di mana harusnya dipimpin oleh perwakilan dewan pimpinan cabang. Namun faktanya dipimpin oleh pengurus daerah setingkat provinsi. Beberapa pimpinan sidang seharusnya ditunjuk berdasarkan mekanisme musyawarah di kongres. Tambah dia, ada beberapa pimpinan sidang yang ditunjuk secara sepihak oleh Ketua Umum PPIB sebelumnya, Kartini Syahrir, yang jelas melanggar AD/ART.
Selain itu, sesuai AD/ART, peserta sidang seharusnya minimal 70 persen dari kepengurusan sah, sementara faktanya peserta sidang belum sah sebagai pengurus partai. Roder mengatakan bahwa ada sejumlah kesalahan prosedural lainnya, namun telah dilegalkan di dalam kongres yang berujung pada perubahan AD/ART partai.
Dia melanjutkan bahwa setidaknya ada empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPIB yang mengajukan keberatan terhadap hasil kongres itu. Selain dirinya sebagai Ketua DPD PPIB Jambi, Topan Warumi dari DPD PPIB Papua, Imron Terasip dari DPD PPIB Sumatera Selatan, dan Saelam Moka dari DPD PPIB Sulawesi Selatan.
PPIB merupakan partai lama yang didirikan ekonom senior Sjahrir (almarhum). Awalnya, di pemilu 2004, partai itu bertarung atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Karena gagal dan diwajibkan berganti nama untuk Pemilu 2009, partai itu menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Sementara Yenny Wahid, sesudah keluar dari Partai Kebangkitan Bangsa, mendirikan PKBN. Dalam proses verifikasi partai baru di Kementerian Hukum dan HAM, PKBN gagal mendapatkan izin partai karena tak mampu memenuhi syarat verifikasi pendirian parpol baru. Dengan meleburkan PPIB dengan PKBN menjadi PKBIB, maka kemungkinan Yenny untuk berkiprah di Pemilu 2014 menjadi terbuka kembali
. [ald]
