Berita

ilustrasi/ist

Pedagang Pasar: Ekonomi Kita Tetap Berada di Alur Liberalisme

SABTU, 21 JULI 2012 | 12:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kenaikan harga bahan makanan yang seakan jadi keniscayaan jelang bulan suci Ramadhan bukan ulah pedagang pasar tradisional seperti yang selama ini diisukan. Pedagang pasar tidak mau memberatkan masyarakat yang ingin merayakan bulan suci umat Islam itu.

"Kalau ada pejabat katakan itu ulah spekulan, saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalau pejabat bilang ini ulah pedagang pasar tradisononal. Yang suka berulah itu yang punya gudang besar dan modal banyak," kata Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, dalam diskusi bertajuk "Lagu Lama Harga Sembako" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7).

Menurut Ngadiran, pangan harus jadi perhatian semua pihak. Dia mengandaikan, negara yang sedang berperang akan langsung bertekuk lutut jika lumbung pangannya diserang musuh. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, belum pernah berpikir soal pentingnya menjaga ketahanan pangan secara komprehensif.


Secara khusus, dia meminta pemerintah mengembalikan lagi Bulog pada peran mengendalikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, bukan cuma beras. Dia juga memprotes pemerintah yang tak pernah mau peduli dengan nasib pedagang kecil di pasar. Malah, pedangang pasar tradisional dipaksa bertarung langsung dengan pedagang besar.

"Kalau ada pejabat yang katakan kita sudah lepas dari kendali IMF, tapi kami melihat ekonomi kita tetap di alur liberalisme. Kalau kita ber-Pancasila, harusnya ekonomi kita kerakyatan," ujarnya.

Kembali ke harga pangan, dia menilai pemerintah melakukan kesalahan fatal ketika sangat mengandalkan impor pangan. Padahal, untuk menjaga sektor tersebut, yang terpenting bukanlah pasokan dan permintaan.

"Tapi, akar masalahanya adalah produksi. Bisakah kita swasembada baik pangan pokok maupun pangan tambahan?" gugat dia.

"Dan juga infrastruktur. Persoalan itu harus dilihat juga karena berkaitan dengan distribusi. Sering saya jadikan contoh, di satu provinsi jalan di gunung-gunung bisa bagus tapi di provinsi lain kok hancur? Macet di pelabuhan-pelabuhan itu juga jadi masalah," ungkapnya. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya