Berita

ilustrasi/ist

Pedagang Pasar: Ekonomi Kita Tetap Berada di Alur Liberalisme

SABTU, 21 JULI 2012 | 12:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kenaikan harga bahan makanan yang seakan jadi keniscayaan jelang bulan suci Ramadhan bukan ulah pedagang pasar tradisional seperti yang selama ini diisukan. Pedagang pasar tidak mau memberatkan masyarakat yang ingin merayakan bulan suci umat Islam itu.

"Kalau ada pejabat katakan itu ulah spekulan, saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalau pejabat bilang ini ulah pedagang pasar tradisononal. Yang suka berulah itu yang punya gudang besar dan modal banyak," kata Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, dalam diskusi bertajuk "Lagu Lama Harga Sembako" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7).

Menurut Ngadiran, pangan harus jadi perhatian semua pihak. Dia mengandaikan, negara yang sedang berperang akan langsung bertekuk lutut jika lumbung pangannya diserang musuh. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, belum pernah berpikir soal pentingnya menjaga ketahanan pangan secara komprehensif.


Secara khusus, dia meminta pemerintah mengembalikan lagi Bulog pada peran mengendalikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, bukan cuma beras. Dia juga memprotes pemerintah yang tak pernah mau peduli dengan nasib pedagang kecil di pasar. Malah, pedangang pasar tradisional dipaksa bertarung langsung dengan pedagang besar.

"Kalau ada pejabat yang katakan kita sudah lepas dari kendali IMF, tapi kami melihat ekonomi kita tetap di alur liberalisme. Kalau kita ber-Pancasila, harusnya ekonomi kita kerakyatan," ujarnya.

Kembali ke harga pangan, dia menilai pemerintah melakukan kesalahan fatal ketika sangat mengandalkan impor pangan. Padahal, untuk menjaga sektor tersebut, yang terpenting bukanlah pasokan dan permintaan.

"Tapi, akar masalahanya adalah produksi. Bisakah kita swasembada baik pangan pokok maupun pangan tambahan?" gugat dia.

"Dan juga infrastruktur. Persoalan itu harus dilihat juga karena berkaitan dengan distribusi. Sering saya jadikan contoh, di satu provinsi jalan di gunung-gunung bisa bagus tapi di provinsi lain kok hancur? Macet di pelabuhan-pelabuhan itu juga jadi masalah," ungkapnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya