Diprotes Menteri Jero Wacik, Deputi BP Migas Batal Dilantik

RMOL.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tengah jadi so­rotan. Rencana pelantikan de­puti di badan ini kemarin meng­un­dang reaksi keras Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Pereko­nomian Hatta Rajasa.

Informasi yang diterima Rak­yat Merdeka menyebutkan, se­mula Kepala BP Migas R Priyono akan melantik Johanes Widja­narko yang kini menjabat Deputi Umum BP Migas menjadi Wakil Kepala BP Migas. Se­mentara posisi Deputi Umum akan diisi Gerhard Rumenggar.

Sedangkan Deputi Operasional yang sebe­lumnya diisi Rudi Ru­biandini akan ditempati Gde Pra­dnyana (kini Kepala Humas dan Sekuriti Formalitas BP Mi­gas). Lalu Wawan Suba­wan akan di­plot men­jadi Deputi Pe­ngen­da­lian Keuangan BP Migas meng­gan­tikan Akhmad Syahroza.

Namun, pelantikan ini urung dilakukan menyusul adanya pro­­tes dari Jero Wacik karena proses tersebut tidak melewati Badan Pertimbangan Jabatan dan Ke­pangkatan (Baperjakat) di Ke­men­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Salah satu staf Humas BP Mi­gas Adhitya Cahya Utama via SMS hanya meng­informasikan pelanti­kan deputi baru ditunda sampai batas waktu yang belum bisa di­tentukan. Dia tak me­nye­butkan alasan penun­daan tersebut.

Tahun lalu, pengangkatan de­puti BP Migas sempat me­nim­­bulkan kegaduhan. Keki­sru­han pe­netapan jajaran deputi itu di­kha­­watirkan mengganggu ki­nerja badan itu. Tentu hal ini men­­jadi kon­trak­produktif di te­ngah upaya pe­me­­rintah untuk meng­genjot target pro­duksi mi­nyak mentah siap jual (lifting).

Dalam Angga­ran Pen­da­patan Be­lanja Negara Peruba­han (APBN-P) 2012 pemerintah me­netapkan target lifting mi­nyak 930 ribu barel per hari.

Dalam perombakan jajaran de­puti ini, otoritas berwenang ­mes­­­ti­­nya mempertimbangkan kom­­­petensi, profesionalitas dan ke­­butuhan yang diperlukan lem­baga seperti BP Migas. Ka­rena itu, ja­jaran deputi seharus­nya diisi figur-figur yang me­miliki rekam jejak dan pengala­man yang ter­bukti men­ja­lankan dan mengen­dalikan industri perminya­kan.

Atas dasar itu, pengamat per­minyakan Pri Agung Rakh­manto menilai, jabatan deputi BP Mi­gas lebih tepat jika diisi orang-orang Indonesia yang telah men­duduki posisi kunci di peru­sa­haan migas, se­perti di Perta­mina atau kon­traktor kontrak kerja sama lain. Bukan malah diisi jajaran birok­rat yang bisa mem­buat ba­dan lembaga itu kian biro­­kratis dan menghambat pe­ningkatan pro­duk­si.

Dia mengingatkan, penempat­an figur yang tidak sesuai juga da­pat me­munculkan kesan per­tim­ba­ngan yang di­kede­pan­kan ada­lah ke­pentingan tertentu dan bu­kan untuk perbaikan sektor hulu mi­gas. Pada akhir­nya, pe­romba­kan de­puti tanpa menge­depankan kom­petensi ber­potensi menurun­kan kinerja badan pe­lak­sana itu sehingga pening­katan pro­duksi akan sulit diha­rapkan bisa terwu­jud.

Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistiyono menegaskan, kinerja BP Migas tetap harus diawasi se­cara ketat, terutama da­lam soal target produksi mi­nyak yang siap jual (lifting) dan pengelolaan cost recovery.  [Harian Rakyat Merdeka]