Berita

MS Hidayat

Bisnis

BUMN Diminta Gunakan Produk Dalam Negeri

Optimalkan Program P3DN
KAMIS, 19 JULI 2012 | 08:12 WIB

RMOL.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggunakan produk dari dalam negeri.

“Dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN maupun BUMD diharapkan memakai produk dari dalam negeri. Tahun lalu, pe­man­faatan produksi dalam negeri da­lam belanja modal BUMN men­capai Rp 210 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Men­pe­rin) MS Hidayat di Jakarta, kemarin.

Hidayat menyatakan, untuk me­ningkatkan penggunaan pro­duk dalam negeri, pihaknya akan mengoptimalkan penerapan pro­gram Peningkatan Peng­gunaan Pro­duk Dalam Negeri (P3DN).

Peningkatan P3DN diha­rap­kan mampu meningkatkan per­tum­buhan industri di dalam negeri saat ekspor produk In­do­nesia me­ngalami penurunan akibat krisis global.

“Situasi perekonomian di dalam negeri yang relatif masih lebih baik dibanding kondisi eko­nomi di negara-negara tujuan ek­spor utama Indonesia. Ini men­jadi ha­rapan bagi para pelaku in­dustri di tanah air untuk mem­per­luas pasar di dalam negeri,” paparnya.

P3DN adalah kebijakan peme­rintah yang dirancang agar pro­duk dan jasa yang dihasilkan di negeri ini dapat dipergunakan ma­syarakat. Ini merupakan ben­tuk apresiasi dan penghargaan atas karya produktif dari para pro­dusen, baik skala kecil, me­nengah dan besar.

Menurut menteri asal Partai Golkar ini, pemenuhan kebutu­han ini semangatnya agar de­mand di dalam negeri yang po­ten­sinya sangat besar dilihat dari jumlah penduduk, yaitu 237 juta jiwa lebih dapat direspons oleh para pembuat produk dan jasa di dalam negeri.

Untuk itu, Kemenperin akan bekerja sama dengan instansi lain da­lam melakukan penga­wasan ter­hadap pengadaan ba­rang dan jasa di berbagai instansi pemerintah.

“Kemenperin akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar instansi pemerintah lebih taat aturan dalam menggunakan produk dalam negeri,” ungkapnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya