Berita

logo kpk

Diingatkan, Langkah KPK Sentuh Lingkaran Dalam SBY Sama Sekali Tidak Istimewa!

SENIN, 16 JULI 2012 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL Lembaga superbody KPK kembali mendapat sorotan sekaligus apresiasi publik karena berani menyentuh lingkaran dalam kekuasaan dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi.

Sebut saja tiga petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh (sudah tersangka). Mereka jadi langganan interogasi penyidik KPK setelah bekas Bendahara Umum DPP Demokrat, M. Nazaruddin, banyak "bernyanyi".

Kemudian, Hartati Moerdaya, anggota Dewan Pembina Demokrat yang dikenal sebagai pendukung dana pencapresan SBY, sudah dicegah ke luar negeri terkait kasus suap Bupati Buol. Dan yang teranyar hari ini KPK memanggil "Si Ratu Suap" Artalyta Suryani. Yang terakhir ini dikenal juga dekat dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Terpidana kasus suap Jaksa itu rencananya juga diperiksa dalam kasus Buol.  


Pengamat hukum, Margarito Kamis, menilai, apa yang dilakukan KPK terhadap orang-orang dekat Presiden adalah sudah sepantasnya.

"Ini soal-soal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa," tegas dia kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 16/7).

Pakar tata negara dari Ternate itu mengingatkan bahwa semangat pembentukan KPK di awal era reformasi adalah menerobos kasus-kasus korupsi yang hambatan politiknya demikian besar karena menyangkut "orang dalam" kekuasaan.

Dia sarankan, rakyat terus mencambuk KPK melakukan hal-hal serupa di masa mendatang, tidak takut menghadapi para petinggi politik terutama yang punya hubungan khusus dengan penguasa. Sebaliknya, apresiasi yang berlebihan dikhawatirkan akan membuat KPK terlalu cepat puas.

"Itu soal biasa saja karena itulah perintah UU, menerobos halangan politik pada kasus yang calon-calon tersangkanya memiliki kepentingan politik besar dan bisa lumpuhkan penegakan hukum. Jadi bukan hal istimewa sama sekali karena mereka memeriksa orang dekat SBY," jelas Margarito lagi. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya