Berita

Inilah Penjelasan Resmi Denny JA tentang Hubungan Lembaga Survei dan Keanehan pada Pemilihan Gubernur Jakarta

MINGGU, 15 JULI 2012 | 11:57 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dikenal sebagai pihak yang memperkenalkan tradisi survei dak riset politik di Indonesia pasca Orde Baru telah berusaha menjelaskan keanehan dalam proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru berlalu.

Menurut survei yang dilakukan berbagai lembaga riset politik hingga sepekan sebelum pemberian suara, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli diperkirakan akan menang dengan perolehan suara yang signifikan meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang.

Tetapi, hasil quick count memperlihatkan fakta yang mencengangkan. Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki T. Purnama memperoleh suara terbanyak. Sementara Fauzi dan Nachrowi harus menelan pil pahit berada di urutan kedua.

Walau Denny JA telah berusaha menjelaskan fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam ilmu sosial ini, namun berbagai pertanyaan ternyata terus mengalir. Misalnya, apakah metodologi survei yang dilakukan berbagai lembaga riset politik itu salah? Apakah survei masih bisa diandalkan untuk mengetahui calon kepala daerah yang akan menang dan kalah?

Untuk memuaskan para penanya, Denny JA yang masih berada di Eropa pun mengirimkan jawaban resmi yang diterima redaksi Minggu siang (15/7). Begini:

Pertama. Untuk mengetahui calon yang bakal menang atau kalah di wilayah strategis, hasil survei lembaga yang punya rekor panjang, walau pernah meleset, tetap lebih dapat dipegang. Atau dengan kata lain, tetap lebih baik daripada "feeling" atau intuisi politik yang lebih sering meleset.

Kedua. Untuk kasus pilkada DKI Jakarta putaran pertama, tak ada yang salah dengan hasil survei lembaga riset yang menunjukkan keunggulan Fauzi Bowo. Hasil survei aneka lembaga riset politik hasilnya sama. Tapi itu adalah potret H -14 sampai H -7.

Biasanya tak ada perubahan signifikan setelah survei dilakukan (H -7) dengan hasil pada hari H. Tapi kasus DKI Jakarta agak khusus karena ramainya negative campaign di social media atas diri Fauzi Bowo dan kampanye simpatik atas diri Joko Widodo selama tujuh hari berturut-turut sampai hari H.

Kondisi itu tak lagi terpantau lembaga riset politik karena tak lagi melakukan survei setelah H -7.

Ketiga. Di hari H, banyak lembaga riset kembali melakukan quick count dan hasil quick count mereka relatif baik, yang bisa dipastikan akan sama dengan hasil penghitungan suara oleh KPUD yang akan diumumkan nanti. Itu menandakan metodologi lembaga survei masih bisa diandalkan karena survei dan quick count mengandalkan metodelogi sampel yang nyaris sama.

Keempat. Tentu saja tidak semua lembaga survei punya kualitas yang sama. Untuk tahu lembaga yang kredibel dan tidak, cukup dengan melihat track record-nya. Lembaga yang punya track record panjang mengenai akurasinya bisa dipegang karena mustahil lembaga itu ingin "bunuh diri" mempublikasi data yang salah.

Dalam kaitannya dengan hal itu, sambung Denny JA, LSI yang dipimpinnya memegang semua rekor untuk survei dan quick count yang paling akurat dan presisi.

"Ini bisa dicek di Google. Bahkan Lingkaran Survei Indonesia memberanikan diri membuat prediksi yang diiklankan di koran sebelum hari H. Hasilnya, di atas 90 persen survei itu terbukti," demikian Denny JA. [guh]

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya