Kesetaraan Gender Indonesia Diapresiasi Dunia

“Kami mengapresiasi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya.”

Begitu Naela M. Gabr memuji program peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Wanita dari Mesir itu adalah salah seorang anggota Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan PBB atau Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

Bersama anggota CEDAW lainnya, hari Rabu lalu (11/7) Gabr mendengarkan presentasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar pada Sidang ke-52 CEDAW di Markas PBB di New York.

CEDAW yang beranggotakan 23 pakar HAM dan gender dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ke-23 anggotanya itu bekerja dalam kapasitas pribadi dan independen.

Saat ini CEDAW dipimpin Silvia Pimentel dari Brazil. Sidang ke-52 CEDAW yang diselenggarakan pada tanggal 9-27 Juli 2012 membahas Laporan Periodik sejumlah negara pihak, yakni Indonesia, Guyana, Bulgaria, Jamaica, Meksiko, Selandia Baru, Samoa dan Bahamas.

Dalam presentasi di depan anggota CEDAW, Menteri Linda Gumilar menyatakan bahwa berbagai kemajuan yang diraih Indonesia dalam bidang ini antara lain meliputi pengarusutamaan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi, penyusunan anggaran pembangunan yang responsif gender, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan.

“Peningkatan juga dicapai dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan melalui berbagai program dan skema pembangunan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyakarat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Desa PRIMA, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Kredit Untuk Rakyat (KUR), dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin),  dan Bina Keluarga TKI,” masih kata Menteri Linda Gumelar seperti dilaporkan Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, Elleonora Tambunan.

Menteri Linda Gumelar juga menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang akan terus melanjutkan dan meningkatkan komitmennya bagi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan serta terus menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.

Secara umum, pemerintah Indonesia dipandang telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan Konvensi tersebut. Untuk itu Pemerintah Indonesia didorong agar terus memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Komite juga memperlihatkan penghargaan atas upaya pemerintah Indonesia menggalang kerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta organisasi masyarakat sipil, guna pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

Di sisi lain, CEDAW pun mencatat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, peraturan daerah yang tidak responsif gender, lalu tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat, akses terhadap kesehatan reproduksi, angka kematian ibu yang tinggi, dan juga perlindungan hak pekerja rumah tangga dan pekerja migran. [guh]