PEMILIHAN gubernur (pilgub) DKI Jakarta periode 2012-2017 membuka sejarah baru dalam rezim pemilu di Indonesia. Pertarungan 6 (enam) pasangan calon gubernur justru ramai hanya di hari H. Tapi menyaksikan perhitungan cepat (quick count) yang disiarkan langsung sejumlah stasiun TV nasional seperti menonton pertarungan para racer otomotif di sirkuit balap. Kita hanya melihat sang racer, pembalapnya, dan bukan merk kendaraan yang mereka kendalikan.
Memang, berbeda dengan pilkada di kota atau provinsi lain, di DKI Jakarta, warna partai, kendaraan para kandidat, juga tokoh-tokohnya, nyaris tak terdengar, atau tak diperhitungkan sama sekali. Makanya, hari-hari kampanye sepanjang dua pekan (24 Juni - 8 Juli) berjalan seperti hari-hari biasa. Tanda-tanda di Ibukota sedang digelar pilgub hanya tampak pada poster, spanduk dan baliho yang 'mengotori' jalanan.
Masyarakat Jakarta seperti tak peduli pada proses suksesi kepemimpinan di daerahnya. Buktinya, kisruh DPT (daftar pemilih tetap), juga masalah dalam proses pemilu lainnya, yang seharusnya disikapi secara kritis, mengingat di Ibukota memiliki banyak tokoh dan pengamat pemilu, ternyata tetap berjalan hingga hari penyoblosan (11 Juli).
Namun, di luar dugaan, setelah detik-detik pemilihan berjalan di sejumlah TPS (tempat pemungutan suara), publik, khususnya masyarakat Jakarta, langsung memfokuskan perhatiannya ke hasil pilgub DKI Jakarta.
Pilgub Jakarta ternyata memang menarik. Fenomenal. Pertama, karena jumlah kandidatnya lumayan banyak: Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli (Partai Demokrat), Hendarji Supandji - Achmad Riza Patria (independen), Joko Widodo - Basuki 'Ahok' Tjahja Purnama (PDIP - Gerindra), Hidayat Nurwahid - Didik J Rachbini (PKS, PAN), Faisal Basri - Biem Benyamin (independen) dan Alex Nurdin - Nono Sampono (Golkar, PPP, PDS).
Faktor kedua, pilgub DKI Jakarta kali ini dimeriahkan oleh hampir semua lembaga survei yang ada di negeri ini. Beberapa di antaranya ada yang menghasilkan angka-angka kontroversial, seperti melawan arus publik yang gandrung perubahan. Bahkan, ada lembaga survei yang yakin incumbent (Foke - Nachrowi) bakal memenangi pilgub dalam sekali gebrak, satu putaran. Seolah masyarakat tak mengharapkan Jakarta berubah setelah selama ini bergerak mundur, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota metropolitan di negara lain.
Tapi, hasilnya kini, meskipun belum benar-benar final, keinginan masyarakat Ibukota tercermin dari hasil penghitungan cepat yang sudah dipublikasikan di media-media massa. Pasangan Jokowi - Ahok mengungguli pasangan yang dijagokan sejumlah lembaga survei.
Dari hasil penghitungan sementara pilgub DKI ini, kita juga melihat fenomena baru: iklan, rekayasa opini publik (survey), mobilisasi birokrasi, manipulasi DPT, yang di tempat lain bisa sukses memenangi pemilu, di Jakarta ternyata gagal total. Rakyat tetap menggunakan akal sehatnya dalam memilih.
Lebih dari itu, pilgub DKI Jakrta juga membawa kesadaran baru pada kita. Mekanisme demokrasi dalam rekrutmen kepemimpinan politik seperti arena balap di sirkuit. Pemilu seharusnya memang menjadi seperti sirkuit balap otomotif. Artinya, partai politik adalah kendaraannya, sedangkan para kandidat, baik legislatif, apalagi calon presiden, adalah racer, pembalapnya.
Jadi, partai politik yang baik adalah yang pandai memilih
racer, menentukan kandidatnya (baik untuk legislatif, bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden). Pilih yang benar-benar memahami medan, sanggup menukik di tikungan-tikungan tajam. Pendek kata, sang kandidat tahu persoalan bangsanya. Bukan kandidat yang sanggup membayar “mahar†paling mahal.
Sebab,
racer yang baik, apalagi kalau ternyata bisa memenangi pertarungan, akan menaikkan citra (partai) yang dikemudikannya. Itulah sebabnya di dunia olahraga otomotif, para pembalap (F-1) seperti Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Raikkonen, atau Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Valentino Rossi di dunia MotoGP, menjadi incaran perusahaan otomotif.
Makanya, kalau pilpres mendatang juga kita jadikan sebagai Sirkuit Indonesia, niscaya kita akan memiliki RI-1 yang benar-benar mumpuni. Sehingga bisa bersaing di Sirkuit ASEAN atau di sirkuit internasional lainnya. Bukan sekedar masinis yang menjalankan kereta sesuai aturan dan perintah dari luar (asing), bukan atas kehendak rakyat dan perintah konstitusi...!
[***]
