SMS Premium Dibuka Lagi, Panja Kasus Maling Pulsa Jalan Terus...

RMOL.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) rupanya belum serius menindak para operator dan content provider (CP) nakal, yang diduga terlibat dalam kasus maling pulsa.

Hal itu terlihat akan dibu­ka­nya kembali layanan Short Mes­sage Service (SMS) premium yang jelas-jelas telah merugikan kon­sumen sebesar Rp 1 triliun. Na­mun, pemerintah berjanji akan memperketat pe­nga­wasan, per­izinan, uji kela­yakan operator dan CP, serta memberikan kepastian keamanan bagi konsumen.

Ke­pala Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, layanan SMS premium akan di­buka setelah revisi Peraturan Men­teri (Permen) Nomor 1 Ta­hun 2009 tentang Jasa Pesan Pre­mi­um dan Pengiriman SMS se­lesai dibahas bersama DPR.

“Saat ini draf revisi Permen sedang tahap finalisasi. Tapi kami belum tahu kapan, mudah-mu­dahan secepatnya,” kata Gatot saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (9/7).

Gatot mengaku prihatin ba­nyaknya CP yang bangkrut alias gulung tikar hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, lantaran di­stop­nya layanan SMS premium ini.

Namun, Gatot juga me­ne­gas­kan, tidak ada kepen­tingan dalam izin layanan pre­mium ini. “Pem­berhentian la­yanan premium ha­nya bersifat se­mentara, karena adanya kasus maling pulsa. De­ngan revisi Permen ini diharap­kan penga­wasan akan lebih ter­jamin dan tidak ada lagi konsu­men diru­gi­kan oleh CP,” janjinya.

Gatot juga berjanji akan mem­perketat semua layanan SMS pre­mium ini, karena tidak semua CP bisa melakukan bisnis la­yanan ter­sebut. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar la­yanan tersebut betul-betul tidak meru­gikan konsumen.

“Banyak yang harus diperbaiki dalam perizinan konten ini, mulai dari mekanisme billing system atau sistem tarif untuk layanan premium baik CP dan operator, yang tertuang dalam revisi Per­men serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPM). Sehingga pelaksanaan layanan menjadi lebih transparan,” terangnya.

Anggota Badan Regulasi Tele­ko­munikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, atur­­an ini akan diuji publik bulan Juli dan akan ditetapkan Menteri pada bulan Agustus mendatang.

“Saat ini draf revisi Permen se­dang di tangan Direktorat Jen­deral (Dirjen) Ke­men­kominfo dan akan segera di­serahkan ke BRTI,” ungkapnya.

Menurut Nonot, dalam aturan baru nanti, setiap perusahaan CP harus mengikuti Uji Layak Ope­rasi (ULO). Nantinya setelah uji pub­lik, untuk mendengar masuk- an dari berbagai pihak, akan di­ten­tukan pihak yang akan me­lak­sa­nakan ULO kepada para pe­rusa­haan CP maupun kepada la­yanan yang akan dipasarkan.

Nonot mengatakan, nantinya CP juga harus memiliki izin pe­nye­lenggara, sehingga tidak akan ada lagi CP yang tidak terdaftar dapat memasarkan produknya me­lalui layanan SMS premium.

Ke depan, beleid (kebijakan) yang baru tentang layanan SMS pre­mi­um ini ruang lingkup pe­nye­diaan kontennya tidak hanya me­lalui layanan SMS, tetapi ju­ga da­lam bentuk link data, fo­to, dan video.

Selain itu, tambah Nonot, atur­an baru ini juga mengatur segala ben­tuk transaksi pen­jualan, atau pem­belian konten premium yang pem­bayarannya dalam bentuk pe­mo­tongan pulsa konsumen. Menurut Nonot, be­leid baru ter­se­but masih belum mengatur tran­saksi yang proses pemba­yaran­nya menggu­nakan kartu kredit.

Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR sedot Pulsa Komisi I DPR  Tantowi Yahya mengungkapkan, bisnis CP saat ini sedang sekarat, setelah mencuatnya kasus pen­curian pulsa. “Diperkirakan pe­nurunan omzet bisnis CP turun hingga 99,5 persen. Bahkan yang kami lihat, selama setahun keru­gian bisa mencapai Rp 8-Rp 10 triliun,” ungkap Tantowi.

Namun, katanya, bila ada indi­kasi pe­main CP dan operator na­kal, DPR akan segera menindak tegas dan kerja sama dengan apa­rat  hukum. “Pemberian izin la­yanan konten tidak berarti kasus maling pulsa dihentikan. Kami akan te­rus menindaklanjuti kasus ter­sebut,” tegasnya. [Harian Rakyat Merdeka]