Berita

adhie massardi/ist

GIB: Koruptor Indonesia Pakai Jurus Kepepet...

SELASA, 10 JULI 2012 | 17:39 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

RMOL. Di Jepang, penyakit korupsi diharamkan karena membuat produk mereka tidak kompetitif juga menjadi lebih mahal.

Di Hong Kong, korupsi di lembaga kepolisian membuat masyarakat tidak taat hukum. Akhirnya dibentuk semacam "KPK" yang fokus memberantas korupsi di tubuh kepolisian. Alhasil, masyarakatnya jadi taat kepada polisi karena polisi tidak bisa disuap. Lebih radikal di Republik China, pemberantasan kasus korupsi dilakukan dengan cara hukuman mati.

Di Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana dengan berbagai modus. Salah satunya, untuk menghindari vonis penyalahgunaan wewenang, para pelaku di pemerintahan menggunakan waktu yang seolah-olah mendesak, sehingga semua prosedur keluarnya anggaran di bypass.


"Dengan dasar itu jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang, contohnya SEA Games. Kasus korupsi impor gula juga dipepetkan dengan waktu, terabas semua UU. Korupsi BBM, Century juga menggunakan modus yang sama," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, dalam diskusi bertajuk "Rezim Kleptokrasi: Dari Skandal Hambalang Sampai Korupsi Kitab Suci" di Rumah Perubahan 2.0, Duta Merlin, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

GIB melihat korupsi di Indonesia merusak moral. Pemberantasannya harus dimulai dari Istana karena sifat masyarakat yang patronistik alias menurut kepada atasan. Saat ini, harapan itu yang sama sekali tak tampak.

"Sekarang korupsi merajalela karena atasannya korup dan tidak bisa disentuh hukum. Seharusnya KPK konsentrasi. Target KPK saja sekarang tidak jelas," ucapnya lagi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya