Sjahroedin ZP dan Ratu Atut Chosiyah Kompak Surati Menkeu

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak akan bisa diimbangi dengan penyediaan prasarana dermaga dan ferry di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. Sehingga kemacetan yang terjadi semakin parah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Oleh karenanya, pembangunan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) harus segera direalisasikan mengingat pembangunan KSISS sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam surat bersama perihal Tanggapan atas Usulan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2011 tertanggal 5 Juli 2011 yang ditujukan kepada Menkeu.

Sebelumnya, Agus Martowardojo berkirim surat ke Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto perihal Usulan Perubahan atas Pegembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda ter tanggal 8 Juni 2011.

Selain itu, masih dikutip dari surat bersama kedua gubernur tersebut, usulan perubahan Peraturan Presiden 86/2011 berbeda dengan semangat Perpres 32/2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan konektivitas nasional dengan kerja sama pemerintah dengan swasta yang telah direspons positif oleh internasional.

"Jika biaya pengembangan KSISS menjadi beban APBN, maka sangat tidak realistis dan dapat menimbulkan kecemburuan  sosial yang disebabkan bergesernya prioritas angaran untuk program yang besifat pro rakyat," sambung kedua gubernur tersebut dalam surat yang salinannya beredar di kalangan wartawan.

Usulan perubahan tersebut juga akan menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi investor dan dapat menghambat pengembangan KSISS dan bahkan dapat mempengaruhi wibawa pemerintah di mata internasional. [zul]