Awas, Jebakan Utang IMF

Alasannya, lanjut Noorsy, ka­rena selisih suku bunga yang be­lum tentu mengun­tungkan, vola­tilitas nilai tukar dan ca­da­ngan devisa terancam menurun karena posisi neraca perdaga­ngan juga menurun.

Se­lain itu, lanjut dia, ka­lau­pun ter­jadi selisih lebih atas pem­­be­lian obligasi, namun akan le­bih positif jika Indonesia jus­tru  me­ngurangi utang luar ne­ge­rinya yang sudah mencapai Rp 1.944,1 triliun.

Dikatakan pula, pembelian ob­ligasi IMF itu juga dianggap ber­tentangan dengan kenyataan. Yakni, di APBN sudah terjadi ke­seimbangan primer yang ne­gatif, belanja lebih besar dari pendapa­tan sehingga APBN ti­dak  likuid sejak 2010.

“Bahkan dengan mem­­besar­nya defisit APBN, be­lanja obli­ga­si IMF itu menggam­barkan wujud pengabdian Indo­ne­sia yang sa­lah tempat,” kritik Noorsy.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengaku sulit me­nyetujui keinginan Kemenkeu untuk mem­berikan pinjaman kepada IMF. Menu­rut­nya, pe­merin­tah saat ini se­dang membu­tuh­kan dana yang besar untuk menja­lankan tugas prioritas di dalam negeri. “Bukankah pemerintah sedang mem­butuh­kan dana yang besar untuk perbaikan pemba­ngunan infra­struk­tur,” katanya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemen­keu Bam­bang Brod­jone­goro me­ng­­atakan, pemberian pinja­man kepada IMF harus melalui perse­tujuan presi­den. Menu­rut­nya, sampai saat ini presiden be­lum memutuskan jadi tidaknya sun­tikan dana itu.

“Se­layaknya kita harus ber­par­tisipasi dan pre­siden di­harapkan mem­per­timbang­kan­nya. Namun kini belum ada ke­pastian,” ujar Bambang. [Harian Rakyat Merdeka]