Dana Besar-Pejabat Asli Papua, Tapi Kenapa Masih Bergejolak?

Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan untuk membangun Papua, termasuk lewat kebijakan otonomi khusus. Tak hanya itu, dana pembangunan untuk Papua juga akan naik terus.

"Selain itu ada dana tambahan. Besarnya ditetapkan oleh provinsi terutama tentang infrastruktur. Boleh dibilang dananya tidak terbatas," ujar Gurubesar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ngadisah, dalam diskusi Arah Politik Nasionalisme Papua, yang digelar Sabang-Merauke Circle di Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, (Rabu, 27/6).

"Masih ada dana tambahan lagi sebesar Rp6,210 T dan masih banyak dana tambahan lainnya. Kalau bicara dana pembangunan, provinsi lain harusnya ngiri," sambungnya.

Dana Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), berdasarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, berapa pun dananya bisa disiapkan pemerintah.

Hal itu mengenai dana.

Sementara terkait politik lokal, dia membeberkan, gubernur 100 persen adalah orang Papua asli. Kecuali bagi yang sedang menjabat.

"Bupati juga asli Papua. Kecuali beberapa wakil. Anggota DPRD juga asli Papua. Apalagi yang kurang? Dana ada, kekuasaan dipegang oleh orang lokal. Tapi kenapa masih banyak tuntutan? Masih banyak yang miskin? Kenapa tetap bergejolak?" katanya mempertanyakan.

Menurutnya, kekerasan masih terjadi karena masa lalu masih jadi kenangan bagi orang Papua. Masa lalu yang ia maksud seperti pelanggaran HAM. Selain itu juga persoalan lain seperti belum adanya perkembangan pembangunan yang signifikan di Papua; ada gerakan politik; pengawasan anggaran di Papua lemah; perasaan terjajah karena kesempatan bekerja dan berusaha didominasi dari luar.

"(Karena itu) orang Papua harusnya berani melawan ketidakadilan dan penyimpangan yang terjadi. Jangan sampai takut tanpa alasan," tandasnya. [zul]