Berita

SYARIEF HASAN, MENKOP DAN UKM

WTP Kali Ini Spesial Karena Dibarengi Penyerapan Anggaran

RABU, 20 JUNI 2012 | 14:31 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Koperasi  dan UKM berhasil mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kali kedua. Setelah tahun 2010 Kemenkop dan UKM  yang dikomandoi  Syarief Hasan mendapatkan penilaian yang sama pada tahun 2011 yang diumumkan pada Juni 2012.

Opini WTP sendiri merupakan penilaian tertinggi untuk hasil audit laporan keuangan. Penghargaan atas laporan keuangan tersebut merupakan hasil kerja keras dan tim works seluruh jajaran di Kemenkop dan UKM terhadap akuntabilitas pengeloaan anggaran secara umum. Tidak hanya itu, WTP yang diberikan BPK tahun ini, terasa spesial karena di barengi penyerapan anggaran yang tinggi.

Atas prestasi tersebut Syarief Hasan Merasa Bangga. Kepada Rakyat Merdeka Online, Menkop dan UKM menyampaikan apresiasi atas penghargaan itu.


Kementerian Koperasi  dan UKM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Bagaimana bapak memaknai pencapaian itu?
Mengenai audit yang di lakukan BPK sendiri?
Saya yakin audit yang dilakukan BPK sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akauntabiltas yang menjadi acuan BPK dalam menilai dan mengaudit kementerian atau institusi lain.  Yang pasti apa yang telah dicapai ini, kedepannya saya harapkan ini mudah untuk dipertahankan.

Walaupun mendapat WTP. Apakah ada catatan dari BPK?
Motivasi atau suntikan apa yang bapak berikan terhadap jajaran Kemenkop dan UKM?
Tidak ada suntikan yang istimewa. Saya hanya menyampaikan bahwa kita perlu bekerja dengan integritas tinggi, bersungguh memegang amanah, bekerjasama dan transparan. Hal itu yang memacu lompatan cara kerja di kementerian ini.  Motivasi yang ada pada diri saya saya terapkan di lingkungan kerja. Pada akhirnya saya harus memberikan apresiasi kepada semua jajaran di Kemenkop dan UKM.

Apa nilai lebih dari WTP itu?
Penyerapan tinggi itu menurut bapak prestasi ?
Oh jelas. Buat apa akuntabilitasnya bagus kalau penyerapannya rendah, begitu sebaliknya buat apa penyerapannya tinggi kalau stabilitas akuntabilitasnya tidak baik. Artinya, saya ingin mengatakan baik akuntabiltas dan penyerapan, dua-dua harus tercapai.


Hasil itu apakah bisa membuat UKM di tambah anggarannya?
[dzk]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya