Berita

arbi sanit/ist

Arbi Sanit: Perintah Mundur Itu untuk Anas, Tapi SBY Tidak Mungkin Tegas

SELASA, 19 JUNI 2012 | 15:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Penurunan citra Partai Demokrat di mata publik tidak punya hubungan timbal balik dengan baik buruknya kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Sudah saya jelaskan bahwa Demokrat hancur setelah Anas Urbaningrum yang menjabat," kata pengamat politik senior, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (19/6).

Dia sepakat dengan prediksi lembaga survei bahwa Demokrat bakal anjlok ke papan menengah di Pemilu 2014. Penyakit korupsi yang menjangkiti Demokrat, kata Arbi, diperparah dengan faksi-faksi di partai binaan SBY itu.


"Ruhut Sitompul itu kan hanya yang kelihatan bicara (minta Anas mundur), tapi yang tidak bicara banyak dan diam-diam berusaha," ungkap dia.

"Sebenarnya pendiri dan dewan pembina itu sudah berapa kali katakan, 'siapa yang tak bisa jujur dan santun, keluar dari partai'. Itu sudah menjuru pada Anas, tapi Anas saja yang kupingnya tebal," lanjut dia.
 
Arbi tidak membantah bahwa cara terbaik menyelamatkan Demokrat dengan menggulingkan Anas Urbaningrum dari kepemimpinan DPP. Tapi, lagi-lagi SBY yang menjabat Ketua Dewan Pembina tidak bisa diharapkan tegas.

"SBY tidak mungkin keras. Ibaratnya, ketidaktegasan SBY itu sudah kesalahan gen. Sudah lebih dari gawat dari watak," tandasnya.

Demokrat kemungkinan besar ada di bawah Golkar dan PDIP Perjuangan pada Pemilu 2014 kecuali SBY dan para pendiri bersihkan semua kasus korupsi dan berani berindak keras terhadap semua kader dan pengurus yang dituduh terlibat.

"Tak perlu tunggu hukum, yang utama opini publik. Ini kan politik," tegas dia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya