Berita

presiden sby/ist

SBY Bisa Dianggap Mengumbar Fitnah untuk Adu Domba

MINGGU, 17 JUNI 2012 | 08:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di depan para pendiri Partai Demokrat yang mengatakan bahwa masih ada partai lain yang lebih korup dari Partai Demokrat, bahkan dengan rincian persentase, merupakan proses pembelajaran yang baik untuk rakyat.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, beberapa waktu lalu (Minggu, 17/6). Hal itu baik agar rakyat tahu partai mana saja yang kotor dan partai  mana yang bersih. Sayangnya, ada kesalahan fatal SBY.

"Tanpa penjelasan yang rinci, maka pidato  itu patut dipertanyakan oleh kita semua. Pada tataran arus bawah, data yang disampaikan SBY telah menimbulkan saling ejek dan saling curiga," terang mantan Sekretaris Militer Presiden itu.


Karena itu, dia meminta SBY transparan menjelaskan kepada publik rincian data tersebut. Baik soal sumber data itu, teknik atau cara menghitungnya, dan partai mana saja yang dia maksud.

"Kalau tidak dijelaskan dengan rinci kepada publik, maka SBY yang notabene kepala negara dapat dianggap sebagai orang yang telah mendapat data yang salah dan telah menyebarkan kabar bohong dan mengumbar fitnah untuk mengadu domba rakyat," tuturnya.

Menurut dia, DPR seharusnya segera meminta klarifikasi kepada presiden agar masalah ini dapat dijelaskan kepada publik dengan baik. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya