Operasi Keamanan ala SBY Cuma Timbulkan Gejolak Baru

RMOL. Instruksi Presiden SBY kepada Panglima TNI dan Kepala Polri untuk segera melakukan Operasi Pemulihan Keamanan di Papua untuk meredakan teror dan gangguan keamanan, sangat disesalkan. Cara itu disebut tidak komprehensif.

"Masalah di Papua sesungguhnya bukan hanya masalah keamanan yang akhir ini eskalasinya bertambah," lugas Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, dalam penjelasan tertulisnya beberapa saat lalu (Rabu pagi, 13/6).

Berkali-kali mantan ajudan Presiden BJ Habibie itu menyatakan ada masalah yang lebih besar yang harus diselesaikan melalui upaya komprehensif dan terpadu.

Beberapa waktu lalu dia paparkan, ada empat masalah besar di Papua. Pertama, gagalnya Otsus terutama  pembangunan di bidang kesejahtraan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kedua, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.

Ketiga, perasaan traumatis masyarakat akibat tindakan represif aparat masa lalu  yang dikatagorikan sebagai pelanggaran HAM, tapi tidak diselesaikan secara tuntas. Dan terakhir, masih terdapat perbedaan persepsi tentang integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969.

Keempat masalah itu semakin bertambah runyam kemudian ketika muncul kasus-kasus penembakan "gelap" yang tak mampu diungkap oleh Polri. Dalam 18 bulan terakhir saja telah terjadi lebih dari 30 kali penembakan dan hampir semuanya tidak terungkap.

Situasi ini telah menimbulkan rasa saling curiga antara TNI dengan Polri dan TNI/Polri dengan rakyat Papua. Menurut TB, begitu ia biasa disapa, bahwa sebuah keharusan bila masalah penegakan hukum dilakukan.

"Tetapi kita khawatir dengan adanya perintah hanya melakukan "operasi pemulihan keamanan", justru akan menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat, bahkan ada kekhawatiran malah bisa terjadi pelanggaran HAM lagi," umbar dia.

Karena masalahnya bukan di bidang keamanan semata, tapi dalam empat masalah besar yang disebutkannya tadi, eks Sekretaris Militer Presiden ini menuntut pemerintah menyelesaikan kasus keamanan di Papua secara bertahap dan melalui cara damai dan bermartabat. [ald]