Tawaran Italia Lebih Baik, Kok Kemenhan Kontrak dengan Belanda?

RMOL. Kontrak Kementerian Pertahanan dengan Director Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding atau DSNS (perusahaan pembuatan kapal Belanda), Evert van den Broek, tentang pengadaan kapal perusak kawal rudal (PKR-10514), menuai kontroversi.

Rencana kontrak kerjasama bernilai US$ 220 juta memang telah disetujui DPR RI. Awalnya, kapal perang itu akan dibangun di PT PAL dengan melibatkan tenaga kerja atau teknisinya dari dalam negeri. Kini, setelah kontrak diteken, rincian detail kontrak yang dilakukan pemerintah banyak dipertanyakan.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, beberapa saat lalu, mengatakan, sebenarnya TNI AL telah ditawari kapal sejenis dari Italia yang lebih lengkap, lebih murah dan memiliki nilai tambah terhadap kemajuan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT PAL.

Sebaliknya, dalam kontrak dengan Belanda, kapal itu akan dibangun di galangan kapal Belanda (DAMEN) dan bukan di PT PAL seperti rencana semula. Selain itu dari nilai kontrak seharga US$ 220 juta, Indonesia (PT PAL) hanya mendapat pekerjaan sebesar US$ 7 juta atau kurang dari 3 persen. Indonesia  juga masih harus membayar biaya transfer of technology (TOT) sebesar US$ 1,5 juta.

Dari paparannya juga diketahui bahwa Combat System meliputi radar yang semula 3D (3 Dimensi) menjadi 2D saja (standar sipil). Lalu, Alutsista yang terpasang tidak lengkap (tanpa peluru kendali dan lainnya). Juga, peralatan radio tidak menggunakan teknologi  standar militer.

Sedangkan Orrizonte Sistemi Navali (OSN) dari Italia telah mengajukan proposal lebih baik kepada TNI AL, dimana OSN sanggup membangun 100 persen pembuatan PKR 10514 di Indonesia, bekerjasama dengan PT PAL, dengan local content minimal 30 persen dan siap melibatkan PT DI , Pindad dan Karakatau steel.

"TNI AL ternyata juga telah ditawari kapal sejenis dari Italia, yang lebih lengkap, lebih murah dan memiliki nilai tambah terhadap kemajuan industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT PAL," ungkap Hasanuddin. 

"Harga per unit sudah termasuk TOT dan lain-lain, jadi tak perlu ada biaya tambahan. Kapal pertama selesai dalam 34 bulan," ucap mantan Sekretaris Militer Presiden itu.

Selain itu, Kapal PKR akan dilengkapi dengan persenjataan yang lebih lengkap dan modern, antara lain Surface to surface missile, Torpedo Launcher System, Radar 3D dan Sonar.

Terkait semua kejanggalan pilihan Kemenhan untuk mengadakan kontrak dengan Belanda, dia berjanji Komisi I pimpinannya akan mempertanyakan kontrak tersebut pada kesempatan pertama rapat dengan pemerintah. [ald]