Berita

ilustrasi

DPR, Si Pembunuh Harapan Rakyat

SABTU, 09 JUNI 2012 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tidak ada yang mengejutkan ketika lembaga riset Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menelurkan hasil survei mereka yang menyimpulkan bahwa DPR lembaga negara terkorup.

Dilakukan pada 14-24 Mei dengan melibatkan 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi, jumlah yang mengatakan demikian mencapai 47 persen. Ini angka tertinggi di atas lembaga-lembaga lain. Sedangkan di bawah DPR ada Ditjen Pajak (21,4 persen), Kepolisian (11,3 persen), Parpol (3,9 persen), Kejaksaan Agung (3,6 persen).

Pengamat parlemen, Sebastian Salang, menyatakan, hasil survei itu tidak bisa disalahkan karena cuma menangkap persepsi masyarakat yang didahului gencarnya pemberitaan media massa setiap hari.


"Satu, betul DPR memang korup. Tinggal apakah lembaga ini paling korup dari lembaga lain, tentu itu bukan domain lembaga survei tapi itu di lembaga pengadilan yang bisa membuktikan secara pasti dan yuridis bahwa selain DPR mungkin ada lembaga lain lebih korup," kata Sebastian di dalam acara diskusi bertajuk "DPR Terkorup" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen itu, mengatakan, wajar DPR selalu jadi sorotan utama publik. Rakyat serius mengawasi DPR, terutama dalam isu korupsi, karena lembaga itulah yang diharapkan untuk mengontrol penyelenggara negara untuk tidak korupsi.

"Tapi bila lembaga itu korupsi, maka lembaga lain bisa dibayangkan bagaimana korupsinya. Ketika lembaga yang dianggap wakil rakyat berselingkuh dengan korupsi, maka rakyat kehilangan harapan dan terjadi pembunuhan harapan pada perbaikan bangsa," ucapnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya