Berita

ilustrasi/ist

KASUS PROYEK HAMBALANG

Golkar Usul Proyek Hambalang Juga Diusut Lewat Pansus

KAMIS, 07 JUNI 2012 | 11:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Untuk menuntaskan kasus dugaan suap dalam proyek Hambalang, Golkar mengusulkan agar Panja Hambalang ditingkatkan menjadi Pansus.

"Karena (kasus ini) berkaitan dengan komisi V, II dan X. Supaya mana yang salah prosedur dalam hal itu semakin jelas. Ini masih gagasan. Nanti kita lihat perkembangannya," kata anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Zulfadli, sebelum rapat kerja dengan Menpora Andi Malaranggeng di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (Kamis, 7/6).

Zulfadli pun menilai banyak kejanggalan dalam proyek Hambalang ini. Misalnya visibility study yang dikerjakan oleh CV yang bergerak di bidang perdagangan, dan hasilnya dipakai oleh Kemenpora untuk membangun sarana olahraga.


"Ini kan aneh," ujar Zul

Zul juga menyebutkan kejanggalan lain yaitu pengakuan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) bahwa Kementerian PU tidak pernah diminta saran soal pembangunan proyek tersebut.

"Masak Kementerian PU tidak pernah dimintai saran untuk membangun proyek negara. Mohon Menpora memberikan penjelasan. Kalau benar apa yang disampaikan itu (Menteri PU), maka jelas ada kesalahan prosedur dari Kemenpora," tambah dia," demikian Golkar. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya