Syahganda: Tokoh Bangsa Jangan Habiskan Energi untuk Kepentingan Sempit

Kesulitan ekonomi yang semakin menjadi dan begitu memberatkan masyarakat terjadi karena kebijakan ekonomi yang praktikkan pemerintah mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dinilai lebih berjiwa kapitalis sekaligus berwujud neoliberalis dan lebih mendukung kelompok pengusaha yang memiliki jaringan dengan kapitalisme internasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, dalam renungan Hari Kelahiran Pancasila yang disampaikannya di Jakarta, Sabtu siang tadi (2/6).

Syahganda mengingatkan para pemimpin bangsa agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kemerosotan yang berdampak pada kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, selain mengikis hasrat solidaritas sosial maupun persatuan nasional.

Dia juga mengatakan kini tampak jelas betapa kemerosotan ini telah pula memperlemah pengaturan kepentingan rakyat di hadapan modal asing, serta berkembangnya perekonomian kapitalisme yang anti rakyat dan neoliberalistik. Hal lain yang terjadi adalah rasa bangga pada nilai-nilai keindonesiaan dalam konteks percaturan antarbangsa juga memudar.

"Terlebih, kondisi sosial kemasyarakatan semakin mencemaskan karena mudah tersentuh konflik baik secara horisontal maupun vertikal, sementara tatanan hukum yang mengendur dan tidak sepenuhnya mengayomi rasa keadilan rakyat juga begitu memprihatinkan," jelas Syahganda.

Syahganda melanjutkan, tatanan ekonomi nasional sejauh ini tidak berkiblat pada keberadaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembebasan dari kungkungan perekonomian neoliberalisme kepada bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan, agar tercipta revitalisasi ataupun kemandirian nasib rakyat.

“Jika kekuatan rakyat yang didahulukan maka kegotongroyongan rakyat akan dapat membentuk kehormatan bagi bangsa kita,” tegasnya.

Dalam konteks itu, Syahganda mengharapkan sumber-sumber ekonomi yang ada, di antaranya kekayaan alam, harus ditujukan untuk kepentingan hidup masyoritas rakyat dan tidak lagi untuk memperkaya para penghamba ekonomi neoliberalisme. Pemerintah juga wajib memperkuat aspek permodalan usaha rakyat guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta menumbuhkan kemajuan ekonomi nasional yang bermartabat.

Sedangkan terkait aspek politik, tambahnya, kenyataannya tak beda jauh, yakni meninggalkan harapan rakyat untuk menikmati perkembangan demokrasi dengan saling memperkukuh kesatuan bangsa. Namun, pergulatan politik di tengah masyarakat luas justru terlalu liberal melalui praktik politik saling menghujat, permainan kotor, ataupun menghalalkan cara lainnya termasuk uang, yang berakibat memberangus nilai-nilai kekerabatan dan kejujuran, selain kearifan lokalnya ikut hilang.

"Dengan demikian, para tokoh diharapkan tidak menghabiskan energi untuk sekadar membela kelompok politik atau segolongan kecil pendukungnya, karena akan membuat hubungan sosialnya mengecil yang bahkan akhirnya bermusuhan dengan rakyat itu sendiri,” ujarnya.

Pada bagian lain, Syahganda menyebutkan agenda nasionalisme harus dibangun dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui investasi yang sungguh-sungguh pada modal kemanusiaan dan pendidikan bangsa yang tinggi untuk dapat bersaing di lingkungan global. [guh]