Berita

syahganda/ist

Syahganda: MP3I Tak Prioritaskan Aspek Keadilan Pertumbuhan Kalimantan

SABTU, 26 MEI 2012 | 18:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Masyarakat Kalimantan dinilai tidak mendapatkan pembagian hasil yang signifikan dari kekayaan alam pulau itu. Di sisi lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga disesalkan karena karena tidak memprioritaskan aspek keadilan pertumbuhan ekonomi kawasan Kalimantan.

Bahkan kehadiran MP3I cenderung menganaktirikan dan tetap meletakkan masyarakat Kalimantan dalam penderitaan dan ketertinggalan ekonomi.

Demikian kritik yang disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu sore (26/5).

Syahganda pun meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan berkaitan dengan ketidakadilan pemerataan pembangunan yang selama ini ditangani pemerintah pusat.

Pernyataan Syahganda ini disampaikan untuk menanggapi aksi blokade kapal tongkang pengangkut batubara di Sungai Barito oleh sejumlah warga Kalimantan Selatan, yang dimulai Sabtu pagi tadi.

Aksi itu, kata Syahganda, ikut dipicu oleh distribusi bahan bakar minyak ke wilayah itu yang cukup kecil dan terjadi berulangkali hingga membuat kelangkaan BBM yang kerap menganggu kenyamanan masyarakat.

Menurutnya, selama puluhan tahun, kesuburan tanah Kalimantan hanya digunakan dalam melayani keinginan pemerintah pusat beserta segelintir pebisnis besar "tanpa hati", yang justru mengabaikan kesejahteraan rakyat Kalimantan sebagai pemilih sah kekayaannya.

"Presiden SBY harus mewujudkan hak-hak keadilan bagi warga di Kalimantan sebagaimana diamanatkan oleh perjuangan reformasi belasan tahun lalu, agar tidak berkembang menjadi tuntutan pemisahan atau negara federalisme," ujar kandidat doktor ilmu kesejahteraan Universitas Indonesia itu.

Bahkan, lanjutnya, pihak berkuasa di Jakarta cenderung terus membiarkan para penikmat keuntungan bebas mengeruk bumi Kalimantan yang seolah-olah tak akan pernah habis sampai kapan pun.

"Jadi, sungguh merupakan ironi yang sulit diterima akal sehat jika wilayah Kalimantan yang menawan dan menyimpan berlimpah jenis tambang, namun ternyata masih menyengsarakan nasib masyarakatnya sendiri," jelasnya.

Ia menambahkan, banyak desa yang tak terfasilitasi aliran listrik. Selain itu infrastruktur pembangunan guna memudahkan akses kehidupan warga juga masih terbilang rendah. Ini adalah bukti kelalaian Jakarta menjadikan wilayah ataupun rakyat kalimantan bermartabat. Padahal seharusnya masyarakat Kaliman telah setara denganwilayah lain khususnya Jawa. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya