Berita

ilustrasi

PILGUB DKI

KPU Harus Sapu Bersih Pemilih Ilegal

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:19 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sinergitas Masyarakat untuk Pemilih Indonesia (Sigma) mengapresiasi keputusan KPU DKI untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat propinsi. Pasalnya, telah ditemukan sekitar Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah atau fiktif.

Koordinator Sigma, Said Salahuddin mengatakan, penundaan ini bagus untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon, panwaslu dan masyarakat untuk pro aktif dalam memperbaiki DPT yang telah ditetapkan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Sigma berpandangan pembersihan DPT dari pemilih ilegal dan mengakomodir pemilih yang belum terdaftar adalah suatu keharusan,” kata Said, di Jakarta, Jumat (25/5).


Namun hendaknya, lanjut Said, upaya itu harus dilakukan KPUD secara sah dengan tetap memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, hal ini penting agar pilkada DKI berlangsung jujur, adil, tidak berdasarkan DPT ilegal yang hasilnya bisa berujung inkonstitusional.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, berharap penundaan penetapan DPT di tingkat Propinsi ini menghasilkan pemilih yang jauh lebih valid dari data sebelumnya. Toh, sejauh ini, dalam pleno penetapan DPT di tingkat kelurahan, 80-90 persen berjalan lancar.

"Tapi juga harus ada kesadaran bersama bahwa problem DPT ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena bagaimana pun, data ini berasal dari Dinas Catatan Sipil. KPU disini hanya user," kata Ramdansyah. [mar]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya