Berita

Nono Sampono/ist

PILGUB DKI

Nono Sampono: Kita Perlu Sedikit Main Kasar

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:08 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diminta segera menghapus daftar pemilih-pemilih bermasalah dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pasalnya, telah ditemukan sekitar 600-an ribu pemilih yang bermasalah.

Hal itu disampaiakan oleh Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nono Sampono, saat menyambangi kantor redaksi Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (25/5).

“Kami menemukan 600 ribu sekian. Dan itu diakui, cuma mereka (KPU) belum menentukan sikap,” kata Nono.


Kendati demikian, Nono tidak mau berprasangka buruk terhadap buruknya pengelolaan data DPS yang berasal dari Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurutnya, data itu hanya sebagai warning untuk mengawasi jalannya proses Pilkada sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

“DPS kita tidak prejudice sama orang tapi pengalaman lalu (pemilihan umum legislatif dan pilpres 2009) membuat kita waspada dan PKS punya pengalaman (Pilkada 2007). Disitu juga ada Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta). Jadi sudah mengerti permainan itu,” jelasnya.

Bekas Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) ini menilai, bagaimana pun pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU DKI dan jajarannya ke bawah.

Menurut Nono, ini penting dilakukan untuk mengeliminir kemungkinan masuknya pengaruh penguasa Jakarta saat ini untuk menggunakan data pemilih melanggenggkan kekuasaan.

Apalagi, Nono mengamati proses permainan yang ada sekarang masih menggunakan pola lama. Dugaannya, ada rekayasa jumlah pemilih pada wilayah-wilayah yang menjadi basis dukungan calon tertentu.

“Lapangan bola sekarang becek. Nendang bola kan pasti kotor. Tapi disitu kita perlu juga sedikit main kasar,” kata Nono. [mar]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya