Berita

Nono Sampono/ist

PILGUB DKI

Nono Sampono: Kita Perlu Sedikit Main Kasar

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:08 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diminta segera menghapus daftar pemilih-pemilih bermasalah dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pasalnya, telah ditemukan sekitar 600-an ribu pemilih yang bermasalah.

Hal itu disampaiakan oleh Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nono Sampono, saat menyambangi kantor redaksi Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (25/5).

“Kami menemukan 600 ribu sekian. Dan itu diakui, cuma mereka (KPU) belum menentukan sikap,” kata Nono.


Kendati demikian, Nono tidak mau berprasangka buruk terhadap buruknya pengelolaan data DPS yang berasal dari Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurutnya, data itu hanya sebagai warning untuk mengawasi jalannya proses Pilkada sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

“DPS kita tidak prejudice sama orang tapi pengalaman lalu (pemilihan umum legislatif dan pilpres 2009) membuat kita waspada dan PKS punya pengalaman (Pilkada 2007). Disitu juga ada Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta). Jadi sudah mengerti permainan itu,” jelasnya.

Bekas Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) ini menilai, bagaimana pun pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU DKI dan jajarannya ke bawah.

Menurut Nono, ini penting dilakukan untuk mengeliminir kemungkinan masuknya pengaruh penguasa Jakarta saat ini untuk menggunakan data pemilih melanggenggkan kekuasaan.

Apalagi, Nono mengamati proses permainan yang ada sekarang masih menggunakan pola lama. Dugaannya, ada rekayasa jumlah pemilih pada wilayah-wilayah yang menjadi basis dukungan calon tertentu.

“Lapangan bola sekarang becek. Nendang bola kan pasti kotor. Tapi disitu kita perlu juga sedikit main kasar,” kata Nono. [mar]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya