Berita

ilustrasi

Mapikor: SBY Serius dan Nyata Memberantas Korupsi

KAMIS, 24 MEI 2012 | 19:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kepemimpinan SBY telah membuktikan serius dan nyata dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. KPK dan Kejaksaan telah melaksanakan tugasnya dengan serius.

"Fakta nyata, beberapa kasus yang menyeret kader Partai Demokrat telah terproses. Ini bermakna, siapapun yang bermasalah jika fakta hukum telah cukup maka tidak ada alasan untuk menghambatnya," ujar Direktur Masyarakat Pemantau Tindak Pidana Korupsi (Mapikor), Panghiutan B Haloho, dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi (Kamis, 24/5).

Di lain sisi, keterbukaan informasi publik juga telah mendorong semua proses hukum berjalan transparan. Kebebasan pers telah menjadi kontrol sosial terhadap kasus-kasus korupsi yang tengah diproses.


Sementara PPATK dengan temuan-temuan tentang transaksi yang janggalnya, juga telah terakses dengan baik. Dan yang lebih nyata lagi, LSM-LSM yang fokus mencermati pemberantasan korupsi telah punya peran nyata dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Ini artinya kerja-kerja yang nyata telah terukur dan mampu diakses oleh seluruh instrumen negeri ini," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya