Berita

ilustrasi/ist

OBLIGASI REKAPITALISASI

Dua Mantan Menteri Minta Pemerintahan SBY Tahu Diri

RABU, 16 MEI 2012 | 13:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Persoalan obligasi rekapitalisasi (OR) yang membebani APBN sebesar Rp 60 triliun setiap tahun tidak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai persoalan remeh.

Dua mantan menteri dalam pemerintahan yang lalu, yang mengetahui pasti duduk persoalan permasalahan ini, merasa harus turun gunung. Keduanya mendesak pemerintahan SBY untuk tahu diri dan menghentikan pembayaran bunga OR yang jadi beban sampai tahun 2040 itu.

Kedua mantan menteri itu adalah Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli. Kwik pernah menduduki kursi Menko Perekonomian dalam kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000). Saat Megawati berkuasa, ia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2001-2004). Adapun Rizal Ramli juga pernah menjadi Menko Perekonomian di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan hingga pemerintahan Gus Dur dijatuhkan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjelaskan duduk persoalan OR dalam diskusi terbatas di PAD28, Jalan Tulodong Atas, Jakarta Selatan, Rabu siang (16/5). Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak (APPI) Sasmito Hadinagoro.

Dalam penjelasan tersebut baik Kwik Kian Gie maupun Rizal Ramli menceritakan sejumlah drama di balik keputusan politik-ekonomi pemerintah. Dalam setiap episode drama itu, ada saja menteri-menteri yang bermental inlander dan komprador yang bukannya membela kepentingan negara, melainkan menjadi kaki tangan dan memperjuangkan kepentingan lembaga donor IMF dan Bank Dunia.

Menurut Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, pembicaraan kembali mengenai OR yang diberikan kepada sejumlah bank yang kolaps dalam kurun waktu 1998-1999 itu penting. Karena OR sama dengan subsidi yang diberikan kepada kelompok super-kaya yakni para pemilik bank dan bankir.

Ini ironis, karena di saat bersamaan pemerintah kerap mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai subsidi bahan bakar minyak. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya