Berita

ilustrasi/ist

OBLIGASI REKAPITALISASI

Dua Mantan Menteri Minta Pemerintahan SBY Tahu Diri

RABU, 16 MEI 2012 | 13:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Persoalan obligasi rekapitalisasi (OR) yang membebani APBN sebesar Rp 60 triliun setiap tahun tidak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai persoalan remeh.

Dua mantan menteri dalam pemerintahan yang lalu, yang mengetahui pasti duduk persoalan permasalahan ini, merasa harus turun gunung. Keduanya mendesak pemerintahan SBY untuk tahu diri dan menghentikan pembayaran bunga OR yang jadi beban sampai tahun 2040 itu.

Kedua mantan menteri itu adalah Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli. Kwik pernah menduduki kursi Menko Perekonomian dalam kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000). Saat Megawati berkuasa, ia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2001-2004). Adapun Rizal Ramli juga pernah menjadi Menko Perekonomian di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan hingga pemerintahan Gus Dur dijatuhkan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjelaskan duduk persoalan OR dalam diskusi terbatas di PAD28, Jalan Tulodong Atas, Jakarta Selatan, Rabu siang (16/5). Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak (APPI) Sasmito Hadinagoro.

Dalam penjelasan tersebut baik Kwik Kian Gie maupun Rizal Ramli menceritakan sejumlah drama di balik keputusan politik-ekonomi pemerintah. Dalam setiap episode drama itu, ada saja menteri-menteri yang bermental inlander dan komprador yang bukannya membela kepentingan negara, melainkan menjadi kaki tangan dan memperjuangkan kepentingan lembaga donor IMF dan Bank Dunia.

Menurut Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, pembicaraan kembali mengenai OR yang diberikan kepada sejumlah bank yang kolaps dalam kurun waktu 1998-1999 itu penting. Karena OR sama dengan subsidi yang diberikan kepada kelompok super-kaya yakni para pemilik bank dan bankir.

Ini ironis, karena di saat bersamaan pemerintah kerap mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai subsidi bahan bakar minyak. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya