Berita

ilustrasi/ist

OBLIGASI REKAPITALISASI

Dua Mantan Menteri Minta Pemerintahan SBY Tahu Diri

RABU, 16 MEI 2012 | 13:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Persoalan obligasi rekapitalisasi (OR) yang membebani APBN sebesar Rp 60 triliun setiap tahun tidak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai persoalan remeh.

Dua mantan menteri dalam pemerintahan yang lalu, yang mengetahui pasti duduk persoalan permasalahan ini, merasa harus turun gunung. Keduanya mendesak pemerintahan SBY untuk tahu diri dan menghentikan pembayaran bunga OR yang jadi beban sampai tahun 2040 itu.

Kedua mantan menteri itu adalah Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli. Kwik pernah menduduki kursi Menko Perekonomian dalam kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000). Saat Megawati berkuasa, ia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2001-2004). Adapun Rizal Ramli juga pernah menjadi Menko Perekonomian di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan hingga pemerintahan Gus Dur dijatuhkan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjelaskan duduk persoalan OR dalam diskusi terbatas di PAD28, Jalan Tulodong Atas, Jakarta Selatan, Rabu siang (16/5). Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak (APPI) Sasmito Hadinagoro.

Dalam penjelasan tersebut baik Kwik Kian Gie maupun Rizal Ramli menceritakan sejumlah drama di balik keputusan politik-ekonomi pemerintah. Dalam setiap episode drama itu, ada saja menteri-menteri yang bermental inlander dan komprador yang bukannya membela kepentingan negara, melainkan menjadi kaki tangan dan memperjuangkan kepentingan lembaga donor IMF dan Bank Dunia.

Menurut Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, pembicaraan kembali mengenai OR yang diberikan kepada sejumlah bank yang kolaps dalam kurun waktu 1998-1999 itu penting. Karena OR sama dengan subsidi yang diberikan kepada kelompok super-kaya yakni para pemilik bank dan bankir.

Ini ironis, karena di saat bersamaan pemerintah kerap mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai subsidi bahan bakar minyak. [guh]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya