RMOL. Niat awal KH. Said Aqil Siroj mau dicalonkan sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) adalah membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
Begitu diungkapkan Kyai Said dalam syukuran atas jabatan barunya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Selasa malam (15/5).
"Bagaimanapun universitas, terlebih Universitas Indonesia adalah aset penting untuk Indonesia. Saya bersedia dicalonkan, bahkan akhirnya terpilih dan didaulat menjadi ketua," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.
Kiai Said menyebut tantangan universitas, khususnya UI ke depannya semakin berat. UI yang merupakan kampus terbesar dan tertua di Indonesia ditantang untuk melakukan penggalian epistemology dan berinovasi, atau melaksanakan pembaharuan.
"UI adalah barometer bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran UI harus bisa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di negeri ini," tandas Kiai Said.
Disisi lain Kiai Said juga menilai, dalam situasi transisional seperti sekarang ini, tanggung jawab sosial perguruan tinggi juga tidak kalah besarnya. Dalam situasi pancaroba ini semuanya berubah, sementara masyarakat belum semuanya siap menghadapi perubahan, karena itu berbagai sosial dan konflik politik terjadi.
"Situasi seperti mengharuskan perguruan tinggi melakukan langkah axiologis. UI sebagai universitas terbesar harus melangkah keluar dari menara gading, harus menjadi kampus untuk mengkaji dan harus menyediakan solusi dari berbagai persoalan sosial dan politik yang terjadi," urai Kiai Said.
Hadir daalam syukuran tersebut sejumlah tokoh yang juga masuk dalam keanggotaan MWA UI, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dan Wakil Ketua KADIN Anugrah Pekerti.
Dua anggota MWA UI lainnya, yaitu Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto, dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab berhalangan hadir.
Acara tersebut juga dihadiri Rektor UI Gumilar R Soemantri, Menteri PPDT Helmi Faisal Zaini, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Sekjend Partai Golkar Idrus Marham, Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto dan sejumlah tokoh besar lainnya.
[arp]
