Farouk Muhammad: Tidak Puas Penanganan Kasus TKI Makanya Kami Pergi Ke Malaysia

RMOL. Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD Farouk Muhammad terus memantau perkembangan tewasnya tiga TKI asal NTB di Malaysia.

Farouk bersama Komnas HAM langsung mendatangi De­wan Negara Malaysia dan Suru­hanjaya Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Malaysia.

“Tiga TKI itu ada­lah warga saya di NTB. Saya ter­p­anggil dan saya tidak bisa terima kondisi luka tembak yang seperti itu. Di kepolisian itu ada norma standar internasional bahwa pe­nembakan itu tidak boleh sembara­ngan,” kata Farouk Muhammad ke­pada Rakyat Mer­­­deka, di Ja­karta, kemarin.

Penembakan itu, lanjut bekas Kapolda NTB ini, ada aturannya meskipun terhadap penjahat. Poli­si boleh menggunakan sen­jata api tapi sifatnya untuk me­lum­puhkan. Sementara dalam kasus ini tidak terjadi kontak senjata.

Farouk menuturkan, yang di­la­kukan polisi Indonesia sudah baik. Sayangnya, polisi tidak men­­jelaskan hasil otopsi secara detail kepada warga.

“Memang tidak ada kewajiban untuk menjelaskan secara detail. Hanya saja disesalkan. Namun kurang penjelasan kepada warga, sehingga menyisakan kecurigaan bagi keluarga korban. Tapi kita tidak bisa menyalahkan polisi,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sepertinya Anda tidak puas dengan yang dilakukan peme­rin­tah, sehingga Anda  harus turun tangan langsung?

Kita nggak bisa berteriak di sini saja. Penanganan-penanga­nan kasus seperti ini kami tidak pu­as dengan apa yang dilakukan pe­me­rintah, se­hingga kami ha­rus be­rang­kat juga. Kami bekerja sama dengan Komnas HAM.

Tim kami ini hanya untuk meng­­kalrifikasi, bukan tim inves­tigasi. Karena kita nggak punya kewenangan untuk melakukan investigasi.

Apakah ada kendala?

Kendalanya di Malaysia juga ada pembatasan-pem­batasan. Mi­­salnya DPD ti­dak bisa lang­­­sung menemui kantor polisi Ma­laysia. Kami berkoordinasi juga dengan tim Kemenlu dan Polri yang sudah berangkat duluan.

Kami langsung melakukan konsolidasi. Hari pertama, kami fokus mendatangi keluarga kor­ban yang ada di Malaysia, ada satu orang namanya Wildan, kami juga mendengarkan penje­la­san dari majikannya.

Lalu apa yang diperoleh?

Keterangan yang kami peroleh ketiga TKI ini orang baik dan kalau pergi selalu membawa foto­kopi parpor, bahkan dompet pun ada. Kami menyesalkan polisi Malaysia yang beralasan tidak mengetahui identitas ketiga TKI kita sehingga tidak segera dila­por­kan ke KBRI. Pa­da­hal, kata Wil­dan mereka se­lalu mem­bawa iden­­titas, kita ngga tahu juga.

Tidak. Kami selanjutnya mengumpulkan TKI asal NTB yang ada di daerah itu dan ada sekitar 30 orang perwakilan dari semua kelompok. Kita melaku­kan dialog dengan mereka. Me­reka tidak tahu persoalan ini.

Tapi yang dialami mereka se­bagai TKI awalnya legal. Namun sam­pai di sana, tidak sesuai de­ngan yang dijanjikan.

Maksudnya?

Ya, mereka kadang-kadang gaji­nya tidak dibayar, kadang-kadang pekerjaannya tidak sesuai yang dijanjikan dan bahkan tem­pat kerjanya pun bisa berbeda. Mereka keluar dan jadi ilegal di situ. Sebenarnya mereka itu legal.

Hal ini mereka lakukan karena kondisi yang membuat mereka di situ ilegal. Peranan majikan pun sangat dominan dalam sistem kerja di Malaysia.

Siapa yang menemui tim Anda di Malaysia?

Kami ketemu dengan Dewan Negara atau DPD Malaysia. Kami disambut baik dan bertemu langsung dengan ketua Dewan Negara Malaysia Abu Zahar Ujang. Saya menjelaskan bahwa saya juga bekas polisi dan ke­betulan dia juga polisi.

Apa yang dikatakan oleh mereka?

Mereka berjanji akan terus me­nemui pejabat-pejabat Malaysia untuk mengusut tuntas masalah ini. Saya katakan, target kita ter­penuhi meskipun satu lembaga.

Anda tidak ke TKP penem­ba­kan?

Itu kan urusan teknis. Sudah diserahkan ke Suruhanjaya hak asasi manusia dan mereka saat itu mau langsung ke TKP. Saat itu juga teman-teman saya dan ter­masuk wartawan yang ikut rom­bongan mau ikut ke TKP.

Tapi saya bilang, bahwa kita kita di sini sudah diterima dengan baik. Kami ini membawa misi politik untuk mengkrifikasi dan menyampaika aspirasi poli­tik. Kami nggak ke TKP, bagi kami tidak ada artinya karena bukan tu­juan kami. Misi kami ini politik.

Apa dasar hukumnya kami ha­rus ke TKP. Nggak ada gunanya, kan saya sudah tahu, gambaran­nya pun saya tahu. Kami ini bu­kan misi teknis, karena itu uru­san pemerintah. Kami ini misi politik.

Apa reaksi pemerintah Ma­lay­sia saat didatangi tim Anda?

KBRI di Malaysia mengatakan kepada saya bahwa langkah yang saya lakukan ini menggetarkan Kuala Lumpur, Malaysia karena se­belumnya tidak pernah ada se­perti ini. Tim kami banyak. [Harian Rakyat Merdeka]