Rama Terima 170 Juta Dari Dhana Widyatmika

RMOL.Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang  juga anggota Badan Supervisi Bank Indonesia,  Rama Pratama diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, kemarin.

Rama diperiksa lantaran ada aliran uang antara dirinya dengan pegawai Direktorat Jenderal Pa­jak Kementerian Keuangan, Dhana Widyatmika.

Rama yang mengenakan ke­meja batik cokelat, tiba di Ge­dung Bundar Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan pada pukul 08.55 WIB. Dia datang bersama penasihat hu­kumnya, Agus Surya.

Begitu turun dari mobil Nissan Serena warna biru muda, Rama bergegas melangkah menuju ruang pemeriksaan. “Saya datang sebagai saksi, bukan tersangka,” ujar bekas anggota Komisi Ke­uangan dan Perbankan DPR ini.

Pemanggilan Rama Pratama sebagai saksi, dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka­puspenkum) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman. “Iya, dipanggil se­bagai saksi,” kata Adi.

Rama diperiksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khu­sus (Jampidsus) sekitar de­lapan jam. Dia keluar dari Gedung Bun­dar pada pukul 17.10 WIB. “Ada sekitar 40 pertanyaan untuk saya,” ujar bekas aktivis ma­ha­sis­­wa 98 ini seusai diperiksa.

Dia mengaku dimintai kete­ra­ngan mengenai hubungan per­te­ma­nan dan bisnisnya dengan ter­sangka kasus korupsi dan pen­cucian uang Dhana Widyatmika (DW). “Saya sudah jelaskan, se­mua aliran uang antara saya de­ngan saudara Dhana itu sebagai transaksi bisnis biasa dan me­ru­pakan transaksi personal karena hubungan pertemanan, tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi maupun pen­cu­cian uang yang dilakukan siapa pun,” katanya.

Dia pun membantah ada aliran dana pencucian uang ke rekening perusahaan miliknya dari Dhana. “Soal 170 juta rupiah itu, sudah saya jelaskan bahwa Poros Ca­pi­tal adalah perusahaan yang baru saja saya buat dan belum aktif, belum ada rekening banknya. Ba­gaimana mungkin ada aliran dana ke situ,” ujarnya.

Hubungan bisnis antara dirinya dan Dhana, lanjut Rama, adalah hubungan bisnis personal. “Jadi, jenis transaksinya personal. Utang piutang ada dari Dhana, ada dari saya, begitu,” kata pria yang menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 ini.

Menurut Rama, bisnisnya de­ngan Dhana secara garis besar ada­lah jual beli mobil. “Aliran dana itu karena ada utang piutang pribadi. Waktu ada bisnis jual beli mobil Toyota Kijang Inova dan lain-lain,” kata bekas anggota Komisi Ke­uangan dan Perbankan DPR ini.

Rama mengaku sudah cukup lama berteman dengan Dhana, yak­ni sejak duduk di bangku SMA. “Kebetulan istrinya juga te­man SMA saya. Secara per­so­nal, saya prihatin dengan keja­dian yang menimpa teman saya, Dha­na. Saya berdoa semoga Dha­na dan keluarganya bisa ta­bah dan sabar menghadapi co­ba­an,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidi­kan pada Jaksa Agung Muda Pi­dana Khusus Arnold Angkouw me­nyatakan, Rama dipanggil ka­re­na menerima uang dari Dhana.

Diduga, ada aliran uang sebe­sar Rp 170 juta dari Dhana ke Rama. Uang itu diterima Rama da­lam tiga tahap melalui perusa­ha­annya, PT Sangha Poros Ca­pital (SPC). Kemudian, Rama me­ngirim kembali uang ke re­ke­ning Dhana sebesar Rp 91 juta me­lalui perusahaan investasi mi­liknya itu. Transaksi tersebut ter­jadi pada tahun 2009-2010.

Penyidik juga telah mengorek ke­terangan anak buah Rama se­bagai saksi. Saksi tersebut me­ngaku aliran uang yang mengalir ke perusahaan Rama hanya terkait bisnis.

“Anak buahnya sudah kami periksa, katanya bisnis,” ucap Arnold. Aliran uang dari Dhana kepada Rama, menurut Arnold, terlihat dari data aliran duit pada salah satu dari 13 rekening milik Dhana di tujuh bank.

Reka Ulang

Kejagung Menyangka, DW Membantah

Penyidik Kejaksaan Agung mengendus aliran dana sebesar Rp 97 miliar di salah satu reke­ning pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika (DW).

Penyidik telah memeriksa Dhana untuk mengklarifikasi ke­terangan saksi-saksi, meng­kla­ri­fikasi tentang uang tersangka di reksadana dan dalam beberapa rekening di beberapa bank.

“Dari hasil klarifikasi semen­tara, di sa­lah satu rekening milik tersangka ditemukan aliran dana sebesar Rp 97 miliar. Ini baru di satu reke­ning, dan masih berupa aliran dana yang masuk, belum aliran dana yang keluar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Adi Toegarisman di Ge­dung Kejaksaan Agung, Se­lasa malam (27/3).

Namun, pihak Dhana mem­ban­tah apa yang disampaikan Ka­puspenkum Kejagung itu. Ban­ta­han tersebut disampaikan lewat siaran pers. “Sehubungan dengan pemberitaan bahwa ditemukan tran­saksi sebesar Rp 97 miliar dari hanya satu rekening DW, de­ngan tegas kami nyatakan berita itu tidak benar. Berita seperti ini telah terjadi beberapa kali se­be­lumnya. Tanpa rincian yang jelas, hanya menimbulkan polemik dan pendiskreditan lebih jauh terha­dap DW. Tentunya kami akan terima dengan lapang dada atas kebenaran suatu berita, namun tidak sebaliknya. Untuk itu, kami mohon kepada rekan-rekan me­dia untuk meminta rincian secara detail kepada pemberi berita. Bagaimana pun, mohon hormati hak DW dan keluarganya terha­dap suatu pendiskreditan, sampai nanti memang dibuktikan ber­sa­lah dalam persidangan,” demi­kian kuasa hukum DW, Reza Dwi­janto melalui siaran pers yang diterima wartawan.

 Menurut Adi Toegarisman, DW memiliki sejumlah rekening yang masih perlu ditelusuri. Lan­ta­ran itu, katanya, tidak te­r­tutup kemungkinan jumlah aliran dana dalam rekening-rekening tersebut melebihi Rp 97 miliar. “Ada kira-kira 11 atau 12 rekening milik DW yang tersebar di tujuh bank,” katanya.

Penyidik, lanjutnya, tidak ha­nya mengklarifikasi aliaran dana atau uang di rekening DW. “Kami juga mengklarifikasi perihal in­vestasi DW, termasuk tanah,” ujar bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini.

Sebelum bicara mengenai ali­ran dana Rp 97 miliar itu, Adi te­lah menyampaikan, harta ke­ka­ya­an DW yang disita, jumlah se­mentaranya sekitar Rp 18 miliar.

Harta kekayaan DW yang disi­ta antara lain, uang dalam pe­nye­dia jasa keuangan sebesar Rp 11 miliar, uang tunai dalam bentuk Dolar AS sebesar 270 juta, da­lam ben­tuk Dinar Irak sekitar 7 juta, da­lam bentuk mata uang Riyad Saudi Arabia sebesar 1,3 juta. Ke­mu­dian, emas seberat 1,1 kilo­gram. “Kalau dinilai de­ngan uang, sekitar 465 juta ru­piah,” ujarnya.

Barang sitaan lainnya, berupa kendaraan bermotor, termasuk mo­bil sedan Daimler Chrysler dan truk yang hasil sementara per­hitungannya Rp 1,6 miliar. Ke­mudian, jam Rolex yang di­per­kirakan harganya Rp 103 juta.

Tim penyidik juga menemukan simpanan DW yang lain di lima bank, dua safe deposit box di Bank Mandiri dan sejumlah mata uang asing di rumah tersangka, Jalan Elang Indorama, Keca­ma­tan Makasar, Jakarta Timur.

Semestinya Tidak Bisa Ditekan

Alvon Kurnia Palma, Ketua YLBHI

Ketua Yayasan Lembaga Ban­tuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma mengingatkan Kejaksaan Agung agar mengusut kasus ko­rupsi dan pencucian uang ini hingga tuntas, kendati me­nyeng­gol ka­der partai politik.

“Jika memang ada bukti-bukti kuat keterlibatan politisi dalam kasus ini, ya harus di­te­ruskan. Pimpinan Kejaksaan Agung dan jajarannya tidak perlu khawatir, harus maju te­rus, pantang mundur,” ujarnya, kemarin.

Menurut Alvon, selama ini ke­rap terjadi intervensi terse­lu­bung atau tekanan dari politisi atau partai politik untuk me­nga­cau­kan proses hukum yang te­ngah berjalan. Namun, hal itu ti­dak akan berarti bila pimpinan pe­negak hukum dan anak buahnya konsisten menegakkan hukum.

“Kejaksaan Agung mesti ob­yektif dan mengedepankan ko­mit­men untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Siapa pun politi­sinya dan tekanan apa­pun, kalau memang ada, tidak bo­leh me­le­mahkan proses hu­kum,” ujarnya.

Alvon menambahkan, proses hukum sudah sangat jelas, se­bab seseorang disangka terlibat ka­rena ada bukti-bukti keter­li­ba­tan. “Jadi, biarkan diproses te­rus. Buktikan saja secara hu­kum, terlibat atau tidak. Itulah yang tepat. Biarkan pengadilan menetapkan apakah bersalah atau tidak. Itu resmi dan demi ke­pastian hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan, mengusut keterlibatan politisi dan orang-orang yang punya akses kepada ke­kuasaan adalah ujian yang harus dibuktikan kejaksaan. Ke­jaksaan Agung harus mampu ber­diri dan menegakkan hukum.

“Dalam mengusut perkara, Kejaksaan Agung semestinya tidak bisa ditekan. Ini ujian bagi kejaksaan untuk memproses pihak-pihak yang terlibat, baik dari partai maupun dari pemilik kekuasaan,” ujarnya.

Politisi Atau Bukan Sama Saja

Taslim Chaniago, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago mengingatkan Kejaksaan Agung agar mem­proses siapa pun politisi yang di­duga terlibat kasus tindak pi­dana korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Dhana Widyatmika (DW) Cs ini.

“Soal penegakan hukum, tidak ada pandang bulu politisi atau tidak, sama saja di depan hukum. Apalagi, ini kasus ko­rupsi dan pencucian uang,” ujar Taslim, kemarin.

Kejaksaan Agung, lanjut Taslim, tidak usah terlalu rumit mempertimbangkan peme­rik­saan bila memang ada politisi yang bermain dalam perkara ini. “Kejaksaan Agung harus maju terus, tidak boleh mena­han-nahan diri hanya karena ka­sus ini menyenggol nama po­litisi,” ujarnya.

Penggunaan kekuatan politik untuk mengintervensi pengu­su­tan kasus hukum, menurut Tas­lim, memang kerap terjadi. Mi­salnya, menekan penegak hu­kum untuk tidak menyentuh nama tertentu.

Namun, justru itu­lah tan­ta­ngan yang harus di­buktikan Ke­jaksaan Agung bahwa pene­ga­kan hukum tidak pandang bulu. “Tentu kejaksaan tidak boleh terpengaruh,” ujar Taslim.

Bahkan, lanjut dia, pimpinan Kejaksaan Agung harus men­dorong penyidik untuk mene­lusuri sejauh mana keterlibatan politisi dalam sejumlah kasus korupsi pajak. Tak peduli dari par­tai manapun.

“Saya sangat se­tuju agar se­mua yang terlibat diusut, walau politisi dari mana­pun, itu harus, supaya masalah mafia pajak ber­akhir,” tandasnya.

Taslim pun mengingatkan Ke­jaksaan Agung agar menda­lami kasus DW, apakah benar hanya lima tersangka yang terli­bat kasus korupsi dan pencucian uang ini. “Setelah melihat per­kem­bangan kasus ini, saya ber­pendapat, semestinya Kejak­sa­an Agung menjerat para pemain yang lebih kakap,” katanya.

Dia pun mewanti-wanti Ke­jak­saan Agung agar tidak ber­puas diri hanya karena sudah menetapkan dan menahan lima tersangka perkara korupsi dan pencucian uang ini. “Jika kita melihat perkembangannya, ka­­sus DW tidak bisa berhenti sam­pai di sini,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]