RMOL. Selain pemerintah pusat, pemerintahan daerah juga harus aktif dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keterlibatan Pemda mempermudah negara dalam mengurus mereka yang dijuluki pahlawan devisa itu.
"Sebenarnya sangat dibutuhkan peran daerah, seperti perekrutan TKI agar jelas dari mana asalnya, apa latar belakangnya dan apa keahliannya," kata anggota Komite III DPD RI Abdi Sumaithi, saat diskusi Perspektif Indonesia "Pahlawan Devisa yang Tersia-Sia" di Ruang Wartawan DPD, Jakarta, Jumat, (27/4).
Abdil menilai, nasib TKI sudah seperti sinetron, sedih tanpa akhir. Menurut senator asal Provinsi Banten ini, pemerintah mesti menjadikan penegakan UU yang berlaku sebagai langkah penting dalam pengiriman TKI.
Perdebatan soal perlakuan dan perlindungan negara yang amat minim pada TKI dui luar negeri menjadi memanas kembali setelah ditemukan indikasi yang mengarah ke fakta bahwa tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diberondong peluru oleh lima polisi Malaysia.
Tragedi yang meluapkan lagi kemarahan rakyat Indonesia itu terjadi di area Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia, pada 24 Maret sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Sejauh ini diketahui motif penembakan polisi Malaysia dikarenakan ketiga TKI itu diduga berusaha merampok di kawasan tersebut.
[ald]
