Berita

zaenal maarif/ist

Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung Janganlah Timbulkan Kesan Tiji Tibeh

JUMAT, 20 APRIL 2012 | 12:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Golkar yang telah dua kali mengalami kegagalan di Pemilihan Presiden disarankan mulai bersatu memenangkan calon terbaiknya.

"Ketua Umum suatu partai pada prinsipnya merupakan kader terbaik dari partai itu," ujar politisi senior Zaenal Maarif kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 20/4).

Zaenal yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR itu tidak sungkan untuk menyatakan dukungan pada bos Golkar bersapaan Ical tersebut.


Demikian pula menurutnya ketika Akbar Tanjung jadi Ketua Umum, pada prinsipnya Akbar yang paling punya hak untuk dicalonkan jadi Capres/Cawapres Golkar. Namun saat itu sesepuh Golkar itu mencoba melalui konvensi dan gagal melawan Wiranto yang juga gagal pada Pilpres 2004. Itulah kegagalan pertamanya.

Lalu, Akbar Tanjung terjungkal dari Ketum Golkar dalam kongres di Bali. Dia digantikan oleh Wapres Jusuf Kalla yang saat Pilpres tidak dicalonkan oleh Golkar.

"Saat Pak JK menjadi Ketum Golkar, di pencapresan 2009 ternyata SBY memilih Boediono menjadi Cawapresnya dan Pak JK dalam waktu yang sempit terpaksa menjadi Capres dengan menggandeng Pak Wiranto sebagai Cawapresnya, ternyata gagal untuk mengimbangi SBY," paparnya mengingatkan.

Menurut dia, sangat indah bila Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla bahu membahu mendorong Ical menjadi Presiden 2014 bergandeng dengan tokoh muda dari partai besar lainnya, yang dalam analisisnya calon terbaik adalah Puan Maharani (PDIP).

"Baik Pak JK maupun Pak Akbar Tanjung andaikan juga maju, meskipun dari partai lain, kesan di masyarakat seperti berebut pepesan kosong selain makna lain yaitu berpola Tiji Tibeh (mati satu, mati semua)," terangnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya