RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pantas tetap berada dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. PKS dianggap tidak santun, tidak paham dan hanya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi dan politik untuk kepentingan sendiri dari keberadaannya di koalisi.
"Saya sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak paham, tidak mengerti substansi berkoalisi. Jelas sekali PKS hanya mau mengambil keuntungan ekonomi dan politik sesaat dalam berkoalisi saat ini," kata Sekretaris Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung SBY-Boediono (Setgab), Syarif Hasan, kepada wartawan di Jakarta, Kamis petang (19/4).
Jika PKS santun dalam berpolitik, kata Syarif, seharusnya secara bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Bukan sebaliknya mencari popularitas dan menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani berbeda pendapat dengan Partai Golkar atau partai yang lain.
"Berpolitik harus menggunakan etika, jujur, konsisten dan berkomitmen. Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika," katanya.
Dalam beberapa kebijakan pemerintah, PKS kerap jadi penghambat dan melontarkan kritikan tajam terhadap pemerintah. Sikap PKS dalam pembahasan UU APBNP, dianggap Syarif, lebih karena PKS mencari popularitas ketimbang karena memikirkan kesejahteraan rakyat.
"Tidak ada solusi dari PKS. Mereka tidak menggambarkan sikap yang dewasa dalam berpolitik," ujarnya.
Berbeda dengan partai anggota koalisi yang lain, dari awal pembahasan UU APBNP, tambahnya, PKS sudah memilih berseberangan dengan sikap pemerintah. Padahal, dalam berpolitik yang santun dan bertanggungjawab, PKS mesti menyadari makna dari pilihan berkoalisi yakni secara bersama-sama memecahkan persoalan.
"Tidak bisa menolak UU APBNP tanpa solusi apapun. PKS berbicara sana-sini, tapi apa yang mereka tawarkan. Tidak ada," katanya.
Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy sebelumnya, mengatakan, Presiden Yudhoyono takut pada partai-partai koalisi selain PKS jika terjadi perbedaan pendapat atas kebijakan pemerintah. Dalam pembahasan UU APBNP, PKS mengambil sikap yang berbeda dengan mayoritas partai koalisi. Terhadap sikap PKS itu, menurut Alhabsy, semua pihak di koalisi pendukung pemerintah langsung mengeritik, mengevaluasi PKS bahkan sampai dihujat, dan diusir.
Namun, ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar mengambil sikap berbeda dalam pembahasan UU Pemilu, tidak satu pihakpun yang berani mengevaluasi, mengusir atau mengutak-atik menteri-menteri dari dua partai tersebut.
Atas hal itu, Syarif mengatakan semua partai lain dalam koalisi sangat menjunjung tinggi etika berkoalisi. Hal itu telah lama hilang dari PKS. Karenanya, keberadaan PKS di koalisi saat ini bagai seorang pemain bola yang sudah dua kali menerima kartu kuning dalam satu pertandingan.
"PKS harus minta maaf secara terbuka kepada publik dan Pak Presiden. Harus tahu dengan konsekuensi dua kartu kuning itu," tandas Syarif.
Posisi PKS di pemerintah dan koalisi akan kembali dibahas dalam dua hari ke depan. Dalam beberapa kali rapat Setgab, PKS tidak diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab, Jalan. Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot LSM pendukung SBY beberapa waktu lalu.
[ald]
