Syarif Hasan: Istilah APBN Jebol Kurang Bermakna

RMOL. Pemerintah tak henti-henti membanggakan pertumbuhan ekonomi nasional di 2011 yang menggapai angka 6,5 persen. Dan salah satu akibat dari pertumbuhan yang diklaim pemerintah itu merambah pada dunia koperasi dan kegiatan ekonomi kecil menengah yang melejit.

"Sekarang ini ada 55,2 juta unit UKM yang disebabkan pertumbuhan ekonomi yang bagus akibat belanja pemerintah yang semakin tinggi. Salah satu bentuk program pendukung pemerintah menyangkut program pembiayaan," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, dalam kesempatan temu warga pelaku koperasi dan UKM di gedung Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Senin (16/4).

Pertumbuhan ekonomi ditegaskannya tidak melupakan subsidi bagi rakyat dari APBN yang bernilai Rp 1500 triliun itu. Hanya saja, subsidi mesti tepat sasaran dan mempunyai skala prioritas. Dia menjabarkan, subsidi paling besar adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 200 triliun, listrik Rp 100 triliun, belum lagi subsidi untuk pendidikan dan kesehatan rakyat dan suku bunga. Totalnya untuk subsidi sebesar Rp 340 triliun, dari Rp 1500 triliun APBN.

"Untuk itulah pemerintah ajukan ke DPR supaya subsidi BBM itu tak terlalu besar. Sebaiknya subsidi BBM dikurangi sedikit melalui pembangunan infrastruktur. Keputusan DPR, jika harga minyak dunia sudah naik lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan, subsidi akan membengkak maka harga BBM harus dinaikkan," terangnya.

Tapi Syarif Hasan pun menepis istilah "APBN Jebol" yang sering digunakan sebagian kalangan untuk menyebut timpangnya alokasi anggaran. "Bukan APBN jebol, istilah itu kurang bermakna. Tapi yang lebih penting adalah kalau terlalu besar subsidi BBM, anggaran untuk bantu sektor yang lain tidak ada," tegasnya.

Pemerintah berusaha keras untuk mengalihkan subsidi BBM itu untuk membangun infrastruktur dan program lain demi menimbulkan kepercayaan dari pelaku ekonomi atau investor.

"Kalau kita tak punya dana untuk infrastruktur dan lainnya maka akan timbul ketidakpercayaan pelaku ekonomi pada pemerintah dalam mengurus postur anggaran. Kalau begitu, ekonomi turun dan kemudian ekonomi koperasi dan UKM akan semakin turun," tutur Syarif.[ald]