APBD DKI Besar, Jakarta Tetap di Kepung Banjir dan Macet

RMOL. Koordinator Fitra (Forum Transparansi Anggaran) Ucok Sky Khadafi mengatakan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah untuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta besar, namun ibukota Jakarta tetap dikepung macet dan banjir. Penyebabnya selain penyerapan anggaran kurang, juga lantaran belanja daerah terbesar masih di birokrasi.
           
“Komposisi belanja daerah yang tertinggi itu masih pegawai, yakni 40 persen. Jadi sektor ini masih mendominasi. Padahal APBD DKI Jakarta itu tiap tahun meningkat. Jadi kelihatan Foke (Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo) tidak serius benahi Jakarta karena lebih banyak belanja untuk akomodasi PNS dan DPRD,” kata Ucok Sky Khadafi dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (12/4).

Dijelaskannya, pada kurun waktu 2009-2011 saja, belanja untuk pengananan bencana banjir saja itu bahkan sampai menembus Rp 1,8 triliun. Meski anggaran naik, tapi banjir tetap melanda Jakarta.            

“Anggaran meningkat tetapi banjir tidak tertanggulangi,” katanya.
        
Begitu juga anggaran untuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menanggulang macet yang jumlahnya sampai mencapai Rp 1,7 triliun. Anggaran itu, lanjut Ucok, mulai diperuntukkan untuk pengadaan mobil derek, operasional dewan transportasi Jakarta yang nominalnya mencapai Rp 2,5 M, kemudian anggaran satgas sterilisasi jalanan untuk kepolisian yang mencapai Rp 5 miliar, dan busway Rp 330 miliar, tapi macet masih melanda ibukota.

“Jadi uangnya besar tapi macet masih ada dimana-mana,” katanya.

Nah, Ucok menduga anggaran macet dan banjir yang terjadi di Jakarta diragukan alokasi realisasinya. Hal ini lantaran belanja dan penerimaan pemerintah DKI tidak ada yang mengawasi. Karena itu, dia yakin pemenang pilgub DKI Jakarta nanti adalah orang yang memiliki akses besar terhadap APBD DKI Jakarta.

“Saya yakin siapa yang kuasai APBD DKI akan kuasai DKI selanjutnya,” ujarnya. [arp]