Heru Lelono: SBY Merasa Tersakiti Tapi Tak Memikirkan PKS

RMOL. Presiden SBY konsentrasi mengurusi berbagai kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Buat apa memikirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Konsentrasi Pak SBY  99,5 persen untuk kebijakan. Untuk saat ini mungkin 0,5 per­sen saja mikirin PKS,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Infor­masi, Heru Lelono, ke­pada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Heru Lelono, urusan politik tidak menjadi lebih pen­ting dibanding urusan peme­rintah.

“Kebijakan pembangunan dan APBN-P menjadi konsentrasi Pak SBY saat ini. Soal sikap PKS itu tergantung partai itu. Kalau masyarakat menilai PKS me­langgar kontrak koalisi, maka ta­nyakan langsung ke PKS, mau­nya apa,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Benar nih SBY tidak memi­kir­kan PKS?

Ya. Sekarang ini hampir setiap hari dilakukan sidang terbatas yang membicarakan berbagai hal di setiap sektor.

Masa sih hanya  0,5  persen memikirkan PKS?

Pak SBY itu Presiden Republik Indonesia yang harus memikir­kan rakyatnya.

Sebaiknya bagaimana sikap PKS?

Silakan tanya langsung ke PKS. Maunya mereka apa. Jika ada anggota PKS bilang, lebih bangga berada di luar pemerintah atau oposisi. Saya berpikir karena mereka sudah menikmati ke­kuasaan hingga delapan tahun sejak 2004.

Bukankah dari dulu sikap PKS seperti itu?

Beda. PKS sudah menikmati ke­kuasaan bersama pemerintah. Partai politik ini kan dibentuk untuk mencari kekuasaan dan itu nggak salah.

Partai politik bertanding dan ber­kompetisi untuk mencari ke­kuasaan. Kalau tidak untuk men­cari kekuasaan, itu namanya Lembaga Swadaya Masyarakat.    PKS sudah menikmati kekua­saan meski dalam pemilu nggak menang. Jika hari ini dengan mu­dah mereka bilang ingin jadi opo­sisi, saya juga nggak tahu etika politik apa ini.

Kalau SBY tidak memikirkan PKS, kenapa menteri mereka di­pertahankan di kabinet?

Makanya tanya PKS, sikapnya bagaimana. Yang jelas, Pak SBY tidak memikirkannya. Misalnya saja saat sidang kabinet mengenai pendidikan yang di dalamnya ada mengenai sosial. Maka dalam si­dang kebinet tersebut juga di­ha­diri Menteri Sosial. Kan Mensos ini menterinya PKS. Saya mem­benarkan sikap Presiden itu.

Apa SBY tidak merasa ter­sakiti?

Pasti dong tersakiti. Pak SBY ini kan manusia biasa. Pak SBY pernah bilang, selain punya lo­gika, Pak SBY juga punya pera­saan. Kedua hal ini harus ada keseimbangannya. Kata Pak SBY, kalau tidak berjalan seim­bang antara logika dengan pera­saan. Mana mungkin Pak SBY jadi Presiden. Sebab, yang ada hanya emosi terus.

Makanya Pak SBY tak mau gara-gara masalah PKS, pe­merintah nggak jalan. Pak SBY ini bukan patung yang terbuat dari semen, Pak SBY juga punya perasaan.

SBY merasa terganggu dong dengan sikap PKS?

Saya melihatnya, Pak SBY tidak merasa terganggu atas sikap PKS karena hingga kini Pak SBY tetap fokus pada kesejahteraan rakyat dan menjalankan pogram-program yang ada.

Yakin SBY tidak merasa ter­ganggu?

Ini masah sepele kok sebetul­nya. Yang tidak sepele itu kalau program pemerintah tidak ber­jalan semestinya.

Ada anggota Setgab menilai PKS telah keluar dari kontrak koalisi, bagaimana pandangan SBY?

Jika ada anggota Setgab non PKS mengatakan demikian, berarti anggota setgab non PKS ini sudah bisa menilai kalau PKS ini melanggar perjanjian koalisi. Masa PKS nggak ngerti juga.

Kalau sudah pa­ham, perta­nyaan besar saya, ke­napa ketika ada sedikit tekanan antara Men­keu dengan DPR, anggota DPR dari PKS meminta  agar Menkeu minta maaf.

Ternyata Menkeu nggak mau minta maaf. Maka ko­mentar saya, ini tidak relevan karena hingga hari ini, tidak ada uku­rannya elite politik yang etis itu mana dan yang tidak etis mana.

Kalau tidak ada kukuran etis, makanya saya katakan bahwa hari ini elite politik kita  belum punya ukuran etika politik. Kalau punya, apakah PKS perlu keluar atau tidak dari kabinet. Jawaban saya terpulang lagi kepada PKS, punya etika politik tidak.

Berdasarkan code of conduct kon­trak koalisi, PKS harus ba­gaimana?

Saya buka orang parpol, saya hanya profesional yang diminta Pak SBY untuk menjadi staf khusus. Jika ada anggota Setgab bilang bahwa PKS sudah keluar dari koalisi, mestinya PKS ngerti dong.

Tidak ada rencana reshuffle menteri dari PKS?

Saat ini Pak SBY konsentrasi untuk menjalankan kebijakan demi mensejahterakan rakyat. Itulah prioritas Pak SBY. [Harian Rakyat Merdeka]