Berita

ilustrasi

KESEJAHTERAAN HAKIM

Eman KY: Kita Sudah Care dari Dulu

SELASA, 10 APRIL 2012 | 06:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Yudisial (KY) sudah sejak lama mengupayakan agar para hakim mendapat hak penghidupan dan kesejahteraan.

"Tahun lalu saya ketemu Presiden, menyampaikan waktu itu remunerasi para hakim yang baru dibayarkan 70 persen. Respon waktu itu, Presiden (sampaikan) iya," ujar Ketua KY, Eman Suparman dalam talkshow di Metro TV (Selasa, 10/4).

Sehingga, kata Eman, KY sebenarnya sudah care dengan nasib para hakim dari dulu. Namun lagi-lagi, kata dia, penyelesaian atas hal tersebut tidak jelas.  Hal ini ditegaskan dia terkait ancaman para hakim yang akan melakukan aksi mogok kalau tuntutan kenaikan gaji yang mereka minta tidak dipenuhi pemerintah.


Eman menuturkan, dalam pertemuan tahun lalu itu, dirinya bersama anggota KY lainnya menyampaikan juga mengenai belum diterimanya gaji hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada presiden SBY.

"Pikiran saya waktu itu langsung diintruksi ke Menpan dan Menkeu," ujar dia.

Terkait ancaman aksi mogok sidang yang disampaikan para hakim, Eman meminta agar itu tidak dilakukan. Sebab, tidak mogok saja perkara menumpuk apalagi kalau para hakim mogok.
 
"Saya bersama Pak Jimly akan menemani (perwakilan) hakim ke Menpan jam 08.00 pagi ini," ucapnya mempertegas KY setuju dan mendukung tuntutan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya