Berita

presiden sby/ist

NASIB PKS

Politik Melodramatik PKS dan Sifat Berayun Golkar Warnai Kalkulasi Rumit SBY

SABTU, 07 APRIL 2012 | 10:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Situasi kisruh di Setgab koalisi pendukung pemerintah seharusnya menjadi panggung seutuhnya bagi Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.

Sejauh ini, langkah presiden sudah bertahap dan semua prosedur dilalui. Presiden sudah menemui pengurus DPP Demokrat, lalu bertemu personil Setgab yang membuahkan pemikiran menyingkirkan PKS. Namun hingga kini Presiden belum juga menyampaikan tegas tindakan terhadap PKS.

"Sekarang ini tinggal tunggu langkah presiden. Tapi di pihak lain, ada kalkulasi politik yang amat rumit harus dipikirkan SBY," ucap pengamat politik Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, dalam acara Polemik Sindo Radio "Koalisi Rasa Oposisi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).


Pertama, bagaimana politik melodramatik yang akan dipakai PKS dengan mendapat simpati besar dari rakyat. PKS akan mengaku dizalimi Setgab dan mendapat reaksi dari masyarakat.

Kedua, risiko politik di parlemen. Tidak ada yang bisa menjamin Partai Golkar akan tetap berada di koalisi pemerintah sampai 2014.

"Golkar masih sangat gampang berayun. Ini yang membuat tidak ada jaminan posisi soliditas koalisi itu bertahan sampai 2,5 tahun ke depan," lanjutnya.

Dia mengamati bahwa dilema PKS sama dengan dilema Golkar. Dengan berada di dalam koalisi, mereka harus yakin betul tidak akan berada di dalam ketika Partai Demokrat. Jika Golkar masih di koalisi tanpa ada posisi tawar, maka Golkar tidak akan membangun pembeda dengan Demokrat.

"Kalkulasi cukup rumit selanjutnya adalah power sharing ke depan. Bagaimana dengan perimbangan kekuatan baru dalam koalisi. Tentu kalau cuma dibagi ke Golkar dan Demokrat tentu akan menimbulkan masalah di partai lain," terang dia.[ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya