Berita

presiden sby/ist

NASIB PKS

Politik Melodramatik PKS dan Sifat Berayun Golkar Warnai Kalkulasi Rumit SBY

SABTU, 07 APRIL 2012 | 10:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Situasi kisruh di Setgab koalisi pendukung pemerintah seharusnya menjadi panggung seutuhnya bagi Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.

Sejauh ini, langkah presiden sudah bertahap dan semua prosedur dilalui. Presiden sudah menemui pengurus DPP Demokrat, lalu bertemu personil Setgab yang membuahkan pemikiran menyingkirkan PKS. Namun hingga kini Presiden belum juga menyampaikan tegas tindakan terhadap PKS.

"Sekarang ini tinggal tunggu langkah presiden. Tapi di pihak lain, ada kalkulasi politik yang amat rumit harus dipikirkan SBY," ucap pengamat politik Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, dalam acara Polemik Sindo Radio "Koalisi Rasa Oposisi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).


Pertama, bagaimana politik melodramatik yang akan dipakai PKS dengan mendapat simpati besar dari rakyat. PKS akan mengaku dizalimi Setgab dan mendapat reaksi dari masyarakat.

Kedua, risiko politik di parlemen. Tidak ada yang bisa menjamin Partai Golkar akan tetap berada di koalisi pemerintah sampai 2014.

"Golkar masih sangat gampang berayun. Ini yang membuat tidak ada jaminan posisi soliditas koalisi itu bertahan sampai 2,5 tahun ke depan," lanjutnya.

Dia mengamati bahwa dilema PKS sama dengan dilema Golkar. Dengan berada di dalam koalisi, mereka harus yakin betul tidak akan berada di dalam ketika Partai Demokrat. Jika Golkar masih di koalisi tanpa ada posisi tawar, maka Golkar tidak akan membangun pembeda dengan Demokrat.

"Kalkulasi cukup rumit selanjutnya adalah power sharing ke depan. Bagaimana dengan perimbangan kekuatan baru dalam koalisi. Tentu kalau cuma dibagi ke Golkar dan Demokrat tentu akan menimbulkan masalah di partai lain," terang dia.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya