Berita

presiden sby/ist

NASIB PKS

Politik Melodramatik PKS dan Sifat Berayun Golkar Warnai Kalkulasi Rumit SBY

SABTU, 07 APRIL 2012 | 10:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Situasi kisruh di Setgab koalisi pendukung pemerintah seharusnya menjadi panggung seutuhnya bagi Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.

Sejauh ini, langkah presiden sudah bertahap dan semua prosedur dilalui. Presiden sudah menemui pengurus DPP Demokrat, lalu bertemu personil Setgab yang membuahkan pemikiran menyingkirkan PKS. Namun hingga kini Presiden belum juga menyampaikan tegas tindakan terhadap PKS.

"Sekarang ini tinggal tunggu langkah presiden. Tapi di pihak lain, ada kalkulasi politik yang amat rumit harus dipikirkan SBY," ucap pengamat politik Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, dalam acara Polemik Sindo Radio "Koalisi Rasa Oposisi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).


Pertama, bagaimana politik melodramatik yang akan dipakai PKS dengan mendapat simpati besar dari rakyat. PKS akan mengaku dizalimi Setgab dan mendapat reaksi dari masyarakat.

Kedua, risiko politik di parlemen. Tidak ada yang bisa menjamin Partai Golkar akan tetap berada di koalisi pemerintah sampai 2014.

"Golkar masih sangat gampang berayun. Ini yang membuat tidak ada jaminan posisi soliditas koalisi itu bertahan sampai 2,5 tahun ke depan," lanjutnya.

Dia mengamati bahwa dilema PKS sama dengan dilema Golkar. Dengan berada di dalam koalisi, mereka harus yakin betul tidak akan berada di dalam ketika Partai Demokrat. Jika Golkar masih di koalisi tanpa ada posisi tawar, maka Golkar tidak akan membangun pembeda dengan Demokrat.

"Kalkulasi cukup rumit selanjutnya adalah power sharing ke depan. Bagaimana dengan perimbangan kekuatan baru dalam koalisi. Tentu kalau cuma dibagi ke Golkar dan Demokrat tentu akan menimbulkan masalah di partai lain," terang dia.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya