SBY Jangan Malu Berguru ke Jusuf Kalla

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April sebesar Rp1500 per liter kandas. Meski DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan syarat.

Penolakan DPR itu, termasuk masyarakat luas di luar parlemen, membuktikan bahwa rezim SBY-Boediono gagal berkomunikasi dengan rakyat. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama, tapi tidak pernah gagal meski tetap ada
penolakan.

Dan harus diingat, pada masa periode pertama memimpin negeri ini, SBY juga menaikkan harga BBM, tetap bisa disahkan. Memang, harus diakui waktu itu ada Jusuf Kalla, yang jadi wakil presiden.

"SBY waktu di era pertama ada Jusuf Kalla yang mampu meredam (penolakan DPR dan masyarakat) dan punya kemampuan berdialog dengan banyak pihak," ujar pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Saat itu publik juga masih mencatat, bahwa JK tampil mengumumkan kenaikan harga BBM. SBY justru nongol pada saat mengabarkan penurunan harga BBM. Figur seperti JK inilah yang tak ada di pemerintahan SBY saat ini.

Karena itu, Syahganda menyarankan agar SBY menjalin komunikasi secara intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gerakan, dan tokoh-tokoh purnawirawan TNI Angkatan Darat, seperti Tyasno Sudarso. Agar progam yang akan dijalankan SBY di sisa masa jabatannya ini dapat dijalankan dengan baik.

"Kemudian dia (SBY) harus membangun efektifitas pemerintahan. Jadi dia harus memanggil seluruh gubernur walikota/bupati yang demo (menolak harga BBM naik) itu untuk membangun satu kesepahaman tentang bagaimana pemerintahan ini dijalankan secara efektif," demikian Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle ini. [zul]