Addin Jauharudin: Kami Minta Polisi Bebaskan Mahasiswa Antikenaikan BBM

RMOL. Mahasiswa tetap kecewa karena pemerintah dan DPR hanya menunda kenaikan harga BBM.

“Yang kami perjuangkan me­nolak kenaikan harga BBM, bukan menunda. Makanya kami tetap kecewa,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Perge­rakan Ma­ha­siswa Islam Indone­sia (PMII) Addin Jauharudin ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, beban subsidi BBM dari APBN cukup besar. Na­mun hal tersebut merupakan tangg­ung jawab negara. Ke­pen­­tingan hajat hidup rakyat ba­nyak harus dibantu dan di­penuhi.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenaikan harga BBM di­tunda, apa komentar Anda?

Untuk sementara ini perjua­ngan kami berhasil. Tapi kami kecewa karena ujung-ujungnya tetap menaikkan. Padahal situasi masyarakat saat ini banyak yang kesusahan.

Apa yang akan dilakukan ma­hasiswa?

Kalau sekarang ini, saya kira teman-teman masih mengeva­luasi. Ada juga yang mulai an­cang-ancang untuk kembali me­lakukan aksi. Sebagian lagi se­dang menunggu perkem­bangan.

Akankah ada pertemuan da­lam waktu dekat dengan selu­ruh mahasiswa?

Ya dong. Kami akan ada per­temuan pasca paripurna DPR. Minggu depan aktivis mahasiswa Cipayung segera melakukan per­temuan. Intinya, kami terus ko­munikasikan dengan teman-teman.

Solusi apa yang Anda tawar­kan agar BBM subsidi tidak naik?

Ketika kami menolak kenai­kan harga BBM subsidi maka harus menawarkan solusi dan alternatif. Menurut kami, pe­me­rintah harus menggenjot sektor-sektor lain agar APBN ini tidak devisit.

Misalnya apa saja?

Pemerintah harus menggali lumbung-lumbung yang ada di negeri kita untuk dimasukkan ke kas negara. Sektor perpajakan kita harus segera dibenahi seperti pajak progresif dari sektor per­tam­bangan. Itulah salah satu solusi yang ditawarkan.

Hanya itu?

Lakukan pemberantasan ko­rupsi. Sebab, korupsi telah mem­buat sengsara. Kami mendorong agar pemerintah terus berbenah diri di sektor-sektor lain untuk menutupi devisit APBN. Jangan sampai selama enam bulan ini pemerintah tidak ngapa-ngapain.

APBN kita harus ditambal dari sektor lain, terutama sektor pajak yang perlu digenjot terutama dari para pengemplang pajak ter­ma­suk perusahaan-perusa­haan kakap. Misalnya perusa­haan tambang.

Pemerintah harus menggali lumbung-lumbung yang ada di negeri kita untuk dimasukkan ke kas negara. Sektor perpajakan kita harus segera dibenahi seperti pajak progresif dari sektor per­tam­bangan. Itulah salah satu solusi yang ditawarkan.

Hanya itu?

Lakukan pemberantasan ko­rupsi. Sebab, korupsi telah mem­buat sengsara. Kami mendorong agar pemerintah terus berbenah diri di sektor-sektor lain untuk menutupi devisit APBN. Jangan sampai selama enam bulan ini pemerintah tidak ngapa-ngapain.

APBN kita harus ditambal dari sektor lain, terutama sektor pajak yang perlu digenjot terutama dari para pengemplang pajak ter­ma­suk perusahaan-perusa­haan kakap. Misalnya perusa­haan tambang.

Bagaimana Anda melihat si­kap fraksi-fraksi di DPR?

Saya kira dinamika partai poli­tik ini ada kaitanya dengan ke­pentingan Pemilu 2014.

Maksud Anda?

Satu sisi harus menjaga di­namika dengan pencitraan. Sisi lain ada kaitannya dengan faktor koalisi. Saya melihatnya, partai-partai politik ini tidak mem­beri­kan solusi alternatif apa saja yang harus digenjot jika harga BBM bersubsidi ini tidak naik.

Karena itulah kami mendesak agar pemerintah dan DPR mam­pu menggenjot sektor pajak.

Aksi demonstrasi dinilai anar­­kis, Komentar Anda?

Isu kenaikan harga BBM ini menjadi isu bersama dan menjadi anti klimaks. Karena masyarakat tidak ada penyalurannya. Maka aksi yang harus dilakukan. Kalau dinilai anarkis, tergantung anar­kis yang seperti apa.

Jika bakar ban dan blokir jalan, seharusnya masih bisa ditolerir karena itulah bentuk model aksi. Harapannya agar didengar peme­rintah karena selama ini ada ke­buntuan komunikasi.

Pihak kepolisian pun jangan melakukan baku hantam atau ta­wuran. Kami mendesak kepoli­sian untuk membebaskan teman-teman kami. Jika tidak dibebas­kan maka akan menimbulkan gejolak yang semakin besar.

Kami pun menyayangkan polisi yang melakukan penyera­ngan. Seharusnya polisi ini mengayomi, bukannya malah tawuran. [Harian Rakyat Merdeka]